Radarnews.co, PEKANBARU – Program pendataan anak putus sekolah yang digagas Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memasuki tahap akhir pada Ahad (10/8/2025). Hingga hari penutupan ini, sebanyak 1.470 anak telah resmi terdata untuk menerima fasilitas pendidikan gratis.
Angka tersebut menjadi hasil kerja keras berbagai pihak, mulai dari kader Posyandu, kelurahan, hingga Dinas Pendidikan. Program ini bukan sekadar pencatatan administratif, tetapi merupakan langkah nyata untuk mengembalikan anak-anak ke jalur pendidikan formal maupun nonformal.
Dari Posyandu ke Ruang Kelas
Pendataan anak putus sekolah dilakukan dengan pendekatan berbasis komunitas. Posyandu yang selama ini dikenal sebagai pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak, kini menjadi titik awal menjangkau mereka yang kehilangan akses pendidikan.
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menjelaskan bahwa pendaftaran memang sengaja dilakukan di Posyandu karena lokasinya yang dekat dengan masyarakat.
“Kami ingin semua anak mendapatkan akses pendidikan yang sama.”
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho
Setiap kelurahan mengerahkan kader Posyandu untuk mendata dan mengajak anak-anak kembali bersekolah. Pendataan mencakup siswa yang putus sekolah di tingkat SD hingga SMP, termasuk mereka yang memilih jalur pendidikan kesetaraan seperti paket A dan B.
Kendala Biaya
Menurut Agung, penyebab utama anak putus sekolah di Pekanbaru adalah kendala biaya. Banyak kasus ditemukan di sekolah swasta, di mana orangtua tidak mampu melunasi tunggakan pembayaran. Akibatnya, anak-anak tersebut tidak dapat mengambil rapor atau ijazah, sehingga kesulitan melanjutkan pendidikan.
“Kita tidak ingin ada anak yang masa depannya terhenti hanya karena tidak mampu membayar. Orangtua yang menghadapi kendala ini diminta segera melapor ke kelurahan agar bisa kami tindak lanjuti bersama Dinas Pendidikan,” ujarnya.
Pemko Pekanbaru berkomitmen untuk menanggung seluruh biaya pendidikan, termasuk untuk pendidikan paket A dan B. Dengan demikian, anak-anak yang sempat terhenti di tengah jalan tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh ijazah resmi.
Target Bertambah Menjelang Penutupan
Meski pendataan berakhir sore ini, Agung memperkirakan jumlah anak yang terdata akan terus bertambah hingga detik terakhir.
“Kader Posyandu masih bergerak di lapangan. Kemungkinan angka ini bertambah sebelum penutupan,” kata Agung.
Pendataan yang berlangsung sejak beberapa minggu terakhir ini sempat mendapat sambutan positif dari warga. Di sejumlah kelurahan, orangtua datang berbondong-bondong ke Posyandu setelah mendengar pengumuman program melalui pengeras suara masjid, media sosial, hingga pesan berantai di WhatsApp.
Masih Ada Tantangan
Meski program ini disambut baik, tantangan tidak sedikit. Sejumlah kader Posyandu mengaku menemui hambatan saat mendata anak putus sekolah. Sebagian orangtua enggan melapor karena merasa malu atau khawatir mendapat stigma negatif dari tetangga.
“Kadang ada yang bilang anaknya hanya membantu usaha keluarga, bukan berhenti sekolah. Padahal faktanya mereka sudah tidak bersekolah setahun lebih,” ungkap seorang kader di Kecamatan Tampan.
Untuk mengatasi hal ini, Pemko Pekanbaru melakukan pendekatan persuasif. Kader diberi arahan untuk menjelaskan manfaat program secara jelas, termasuk jaminan bahwa anak bisa melanjutkan pendidikan tanpa biaya.
Putus Sekolah di Indonesia
Fenomena anak putus sekolah bukan hanya masalah Pekanbaru. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, secara nasional, tingkat partisipasi sekolah anak usia 7–15 tahun memang relatif tinggi, namun angka putus sekolah masih terjadi, terutama di keluarga berpenghasilan rendah.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencatat pada 2024 ada lebih dari 80 ribu anak usia sekolah dasar hingga menengah yang tidak bersekolah di seluruh Indonesia. Faktor ekonomi menjadi penyebab terbesar, disusul pernikahan dini dan keterbatasan akses di daerah tertentu.
Program seperti yang dijalankan Pemko Pekanbaru dinilai sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam mencapai target Wajib Belajar 12 Tahun dan mengurangi kesenjangan pendidikan.
Dengan 1.470 anak yang telah terdata, Pemko Pekanbaru berharap angka ini akan terus menurun di tahun-tahun mendatang. Pemerintah kota juga berencana memantau perkembangan siswa yang kembali bersekolah agar mereka tidak lagi terancam putus sekolah.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Kita ingin anak-anak Pekanbaru memiliki masa depan yang cerah, bebas dari hambatan biaya,” tutur Agung.
Program ini juga diharapkan memicu peran aktif masyarakat. Para tokoh RT/RW, guru, hingga relawan pendidikan diminta membantu mengawasi anak-anak di lingkungannya agar tidak terlepas dari sistem pendidikan.
Masyarakat Diminta Proaktif
Bagi keluarga yang anaknya belum terdata, hari ini adalah kesempatan terakhir. Pendataan akan resmi ditutup pada sore hari. Setelah itu, Pemko akan memproses data dan mulai menyalurkan bantuan pendidikan.
“Kesempatan ini mencakup semua jalur, baik sekolah formal maupun paket kesetaraan. Jangan sampai ada yang tertinggal,” tegas Agung.*
