JAKARTA — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan peran sebagai penanggung jawab dan penyelenggara Hari Pers Nasional (HPN) 2027.
Kepastian ini mengemuka dalam pertemuan antara Pengurus Pusat PWI dan Dewan Pers yang membahas dinamika serta wacana pembaruan tata kelola perhelatan tahunan insan pers tersebut di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Delegasi PWI yang dipimpin Ketua Umum Akhmad Munir menyerahkan pendapat hukum resmi terkait landasan historis penetapan HPN.
PWI menjelaskan bahwa tanggal 9 Februari memiliki keterikatan sejarah yang tidak terpisahkan dengan berdirinya PWI pada 1946 di Surakarta, hingga akhirnya diakui oleh negara melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 sebagai Hari Pers Nasional.
Dalam audiensi bersama Ketua Dewan Pers Prof Komaruddin Hidayat beserta jajaran anggota Dewan Pers, PWI menekankan pentingnya menjaga kontinuitas kelembagaan yang telah berjalan selama empat dekade.
Kendati terbuka terhadap pembaruan regulasi di masa depan, PWI mengingatkan bahwa perubahan tata kelola harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang sah tanpa mengabaikan catatan sejarah kelahiran HPN.
Dewan Pers menyambut baik penjelasan historis tersebut sembari mendorong agar pelaksanaan HPN 2027 mendatang dapat berjalan lebih inklusif, akomodatif, dan merangkul seluruh konstituen organisasi pers di Indonesia.
PWI merespons positif arahan tersebut dan menyatakan siap membuka ruang keterlibatan seluas-luasnya, baik dalam struktur kepanitiaan maupun perumusan agenda kegiatan.
Melalui kesepakatan ini, PWI siap melangkah mempersiapkan perhelatan HPN 2027 di Lampung dengan semangat kolaborasi baru.
Momentum HPN ditegaskan bukan milik satu organisasi saja, melainkan rumah bersama bagi seluruh ekosistem pers nasional untuk memperkuat persatuan dan profesionalisme media di tanah air.
