Radarnews.co, PEKANBARU – Rencana pemekaran wilayah di Provinsi Riau kembali mencuat. Hingga kini, terdapat lima wilayah yang telah diusulkan untuk menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB), namun belum ada satupun yang berhasil memenuhi seluruh persyaratan administrasi.
Anggota Komite I DPD RI asal Riau, KH Muhammad Mursyid, menjelaskan bahwa meskipun semangat pemekaran cukup tinggi, seluruh daerah yang diusulkan masih belum menyampaikan dokumen formal berupa proposal dan persetujuan dari pemerintah daerah maupun DPRD setempat.
Berikut lima wilayah calon DOB di Riau yang telah diajukan:
- Kota Duri (pemekaran dari Kabupaten Bengkalis)
- Rokan Darussalam (pemekaran dari Kabupaten Rokan Hulu)
- Indragiri Utara (pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hilir)
- Indragiri Selatan (pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hilir)
- Gunung Sahilan Darussalam (pemekaran dari Kabupaten Kampar)
“Belum ada satu pun yang menyampaikan proposal lengkap. Padahal, syarat pentingnya meliputi surat persetujuan resmi dari kepala daerah dan DPRD kabupaten/kota serta provinsi,” terang Mursyid.
Ia menyebut, DPD RI terbuka terhadap aspirasi daerah yang ingin dimekarkan. Namun demikian, prosesnya harus sesuai aturan dan didukung dokumen yang lengkap serta kajian akademis sebagai landasan.
“Saat ini kami belum menerima komunikasi maupun proposal resmi dari tokoh-tokoh DOB. Jadi akan kami jemput langsung ke daerah,” tegasnya.
Mursyid juga menyinggung keberhasilan pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti dari Bengkalis, yang kala itu berhasil karena adanya sinergi kuat antara tokoh masyarakat dan pemerintah daerah.
“Kunci keberhasilan pemekaran terletak pada kekompakan antara DPR RI, DPD RI, pemerintah daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat,” katanya.
Namun di sisi lain, ia menyoroti tantangan di tengah banyaknya pergantian kepemimpinan di kabupaten dan provinsi yang bisa mempengaruhi prioritas pembangunan, termasuk isu DOB.
Menurut Mursyid, semangat pembentukan daerah baru harus tetap diiringi dengan realita kapasitas anggaran dan kesiapan wilayah tersebut untuk mandiri secara fiskal maupun administratif.
“Jangan semangatnya saja tinggi, tapi daya dukungnya lemah. Maka dari itu, semua calon DOB harus melalui kajian akademis yang matang,” pungkasnya.*
