Utang Pemerintah ke Pertamina Capai Rp96 Triliun

utang pemerintah

JAKARTA – Pemerintah mempunyai utang yang cukup besar ke PT Pertamina (Persero). Total utang kompensasi pemerintah atas selisih Harga Jual Eceran (HJE) mencapai Rp96,5 triliun. Namun begitu, rencananya tahun ini, pemerintah akan membayar sebesar Rp45 triliun. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati saat rapat dengan Komisi VI DPR yang disiarkan secara virtual, Senin (29/6).

“Jadi totalnya utang pemerintah ke Pertamina sebetulnya Rp 96,5 triliun, terdiri dari utang 2017 Rp 20,78 triliun, 2018 Rp 44,85 triliun, 2019 Rp 30,84 triliun. Jadi totalnya adalah Rp 96,53 triliun,” kata Nicke.

Baca Juga: Solusi, Bukan Hanya Utang!

Nicke menjelaskan, Pemerintah akan membayar sebesar Rp45 triliun di tahun 2020, sisanya akan dicicil di tahun 2021 dan 2022. “Dengan adanya pencairan di tahun ini sebesar Rp45 triliun, maka masih ada sisa sebesar Rp51,53 triliun yang rencananya akan dibayarkan di tahun depan dan tahun depannya lagi,” ujar Nicke.

Nicke menjelasakan, semua proses seperti dari sisi volume BBM sudah diverifikasi oleh Kementerian ESDM. Sementara persoalan atau syarat lainnya juga sudah diselesaikan oleh pihak-pihak terkait. “Dari sisi angkanya sudah diaudit BPK dan sudah disetujui oleh Kemenkeu jadi tinggal pembayarannya saja. Alokasi pembayarannya pun sudah masuk juga di Kemenkeu,” ungkap Nicke.

Sementara itu, Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini mengatakan pembayaran utang Pemerintah di tahun ini terdiri dari subsidi atau kompensasi selisih penjualan eceran solar dan premium pada 2017 sebesar Rp20,7 triliun, dan Rp24,2 triliun kompensasi pada 2018. “Utang tersebut tidak memasukkan cost of fund. Cost of fund tersebut menjadi beban yang harus ditanggung perseroan.” Katanya.(dal/fin)