Tito Karnavian: Pilkada Berjalan Lancar

polemik mendagri
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. (Instagram@titokarnavian)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku, jika sejauh ini, pelanggaran terhadap protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada bisa dikatakan tidak terlalu signifikan. Pelaksanaan Pilkada berjalan lancar, baik dari sisi data pemilih, maupun tahapan lainnya.

Misalnya saja tahapan verifikasi faktual, yang rawan penularan berjalan lancar. Begitu juga potensi kerumunan lainnya di saat coklit pada tahapan pemutakhiran data pemilih bisa diatasi.

“Memang yang terjadi kerumunan pada saat pendaftaran bakal pasangan calon, yang sudah kami sampaikan. Persoalan utamanya adalah pemberlakuan PKPU Nomor 13 memberi ruang yang sangat sempit untuk sosialisasi dan koordinasi yang melibatkan jaringan semua daerah Forkopimda dan lain-lain,” katanya.

Namun, setelah penetapan pasangan calon, pelanggaran terhadap protokol kesehatan tidak terlalu signifikan. Meski begitu, Kemendagri bersikap tegas terhadap kepala daerah yang terbukti melanggar protokol kesehatan.

“Kemendagri telah memberikan teguran kepada kepala daerah yang ikut dalam kerumunan atau tidak mencegah kerumunan. Itu ada 83 kepala daerah sudah kita berikan teguran secara tertulis,” ujarnya, Rabu (18/11).

Langkah sosialisasi dan antisipasi menurut Mendagri sangat penting untuk mengawal Pilkada yang akan aman dari pandemi Covid-19. dilakukan.

Tito menambahkan, pihaknya juga meminta agar bahan kampanye utama para calon kepala daerah itu adalah alat pelindung diri. Itu mesti menjadi salah satu bahan kampanye utama. Misalnya masker, hand sanitizer dan tempat cuci tangan yang ditaruh di ruang-ruang publik dengan gambar atau logo pasangan calon.

“Ini sudah banyak dikerjakan di berbagai daerah oleh para calon kepala daerah dan kami sudah menyampaikan ini lebih efektif daripada baliho. Kami melihat sampai hari ini cukup banyak para calon kepala daerah yang menggunakan metode kampanye seperti ini, ” ujarnya.

Kampanye daring juga, kata Mendagri terus didorong. Tapi ini terkendala, karena beberapa daerah itu ada yang tidak memiliki sinyal telekomunikasi yang baik. Jadi akhirnya, para pasangan calon kembali menggunakan metode tatap muka meski di batasi maksimal 50 orang.(khf/fin)