Tindak Tegas Oknum Penjual Gedung DPR

DPR

JAKARTA – Polri diminta menangkap dan menindak tegas oknum yang mengiklankan menjual Gedung DPR/MPR/DPD melalui e-commerce. Meski hanya sebagai ungkapan rasa kecewa masyarakat, namun hal tersebut sangat tidak santun.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar meminta aparat kepolisian turun tangan dan menindak oknum yang mengiklankan penjualan Gedung DPR/MPR/DPD. Meski diakuinya, hal tersebut merupakan lelucon.

“Itu urusan Kementerian Keuangan sama yang bersangkutan sama unsur kepolisian. Menurut saya kepolisian juga harus mengambil tindakan tegas. Ini kan Barang Milik Negara. Jadi joke-joke semacam itu saya kira tidak pada tempatnya,” tegasnya, Rabu (7/10).

Meski demikian, lanjutnya, DPR tidak akan mengambil inisiatif melaporkan ke pihak kepolisian. Sebab, yang memiliki kewenangan atas Gedung DPR itu adalah Kementerian Keuangan.

“Tidak, kami tidak (melaporkan) ini. Itu kan bendahara umum negara, Kementerian Keuangan. Jadi kalau ada yang melakukan seperti itu ya Kemenkeu dan kepolisian yang akan menindaklanjutinya,” ujarnya.

Terkait anggapan iklan tersebut sebagai bentuk kekecewaan publik, Indra menyangkalnya. Menurutnya banyak masyarakat yang mendukung UU Cipta Kerja.

“Jadi saya tidak mengatakan yang kecewa dan mendukung soal itu (UU Cipta Kerja). Tapi, kalau Gedung DPR dijual itu kan engga tahu maksudnya apa. Jadi teman-teman tanya saja sama yang beriklan,” ucapnya.

Untuk diketahui, iklan penjualan Gedung DPR muncul di beberapa toko online. Harga penjualan dimulai dari Rp1.000 hingga Rp123.000.000. Di Tokopedia, ada pelapak yang menawarkan penjualan gedung DPR beserta anggota dengan keterangan: “Dijual Gedung DPR beserta Anggota Rp1.000.” Sedangkan di Bukalapak “Big Sale Gedung DPR Rp123.000.000.(gw/fin)