Tak Hanya Kecurangan, Politik Uang Juga Berpotensi

pemilihan umum
Ilustrasi. (Ist)

JAKARTA – Pada Desember mendatang, Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 diprediksi masih dipenuhi dengan kecurangan. Alasannya, di tengah pagebluk Covid-19, pengawasan akan mengendur. Tak hanya kecurangan, potensi politik uang juga diprediksi masih mewarnai Pilkada.

Dalam diskusi daring, kemarin (25/10), Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha mengatakan, potensi politik uang masih akan terjadi karena kondisi ekonomi masyarakat yang tengah menurun akibat terdampak Covid-19.

“Ini sudah kami prediksi sehingga sekali lagi kami masih mendorong agar pilkada di tengah pandemi untuk ditunda,” ujarnya.

Ia menduga, ketegasan pemerintah untuk tetap menggelar Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi diakibatkan adanya desakan dari orang-orang kuat. Menurutnya, orang-orang kuat tersebut ingin tetap bisa menumpuk kekayaan di daerah.

“Kami sejujurnya curiga bahwa pemaksaan pilkada di tengah pandemi adalah salah satu rangkaian upaya dari orang-orang kuat untuk menumpuk kekayaannya, dalam hal ini kita bicara oligarki yang ingin memastikan pencaplokan sumber daya di daerah,” ucap Egi.

Ia pun menyampaikan, beberapa pihak yang mendorong pemerintah untuk menunda pilkada khawatir akan potensi merebaknya penularan Covid-19 di daerah. Sebab, menurut dia, tingkat kepatuhan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah masih minim.

“Kalau saya ambil data kemarin kasus positif terus berada di angka yang mengkhawatirkan, tentunya kalau Pilkada tetap dilaksanakan di tengah pandemi yang belum juga mereda, pasti pelaksanaannya akan memperparah kondisi Covid-19 yang ada,” ungkap Egi.(riz/khf/fin)