Subsidi Gaji Munculkan Keganjilan

subsidi gaji
Ilustrasi

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) memberikan sinyal jika subsidi gaji sebesar Rp600 ribu per bulan bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta hingga kuartal II 2021. Sinyal ini direspon positif, tapi di balik subsidi tersebut ternyata memantik kesenjangan yang cukup besar.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengatakan, andil besar pemerintah dalam penanganan dampak Covid-19 patut diapresiasi. Khususnya bantuan subsidi upah (BSU). Namun pemerintah tidak pernah secara gamblang memberkan, dari mana kalkulasi angka Rp600 ribu itu diperoleh.

”Ukurannya apa sih kok muncul angka itu. Yang namanya subsidi tentu ada variabel yang menguatkan. Apakah prosentase dari Upah Minimum Regional (UMR), atau Upah Minimum Provinsi,” terang Jerry Massie, Kamis (10/9).

Baca Juga : Pemerintah Salurkan Bantuan Subsidi Upah Tahap Tiga

Pertanyaan selanjutnya apakah semua pekerja yang mayoritas terpotong gajinya akibat wabah benar-benar ter-cover. ”Saya yakin Menko Airlangga tidak tahu secara spesifik rate subsidi itu dan apakah benar-benar diterima oleh mayoritas pekerja. Apalagi Presiden Jokowi. Ini ada kerentanan dan kesenjangan, Pak Presiden jangan mudah percaya dengan laporan, ada baiknya cek and ricek,” ungkapnya.

Publik, sambung Jerry, sangat berharap pemerintah terbuka dengan munculnya perhitungan dan penerima subsidi gaji yang dimaksud. Semua anggaran harus terbuka dan akuntabel.

”Jangan sampai ada istilah window dressing permainan laporan keuangan. Ada beberapa informasi yang saya terima, jika sebuah perusahaan menungak pembayaran BPJS Ketenagakerjaan maka karyawannya tidak mendapatkan subsidi itu. Saya rasa ini tidaklah adil,” timpalnya.

Jerry meyakini perusahan tidak membayarkan iuran Jamsostek atau asuransi ketenagakerjaan, lantaran perusahaan memang mengalami kesulitan setelah wabah menerjang sendi ekonomi kita. ”Kalau ada pengecualian, lagi-lagi kami memandang ini memunculkan kesenjangan. Pesan ini harus sampai ke Presiden dan Menkonya, atau pura-pura ngak tahu,” ungkapnya.(fin/ful)