Struktur Baru KPK Jadi Sorotan

kpk
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

JAKARTA – Struktur organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini ada tambahan 19 posisi dan jabatan baru. Perubahan ini pun mendapat sorotan tajam.

Perubahan struktur baru KPK diatur dalam Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK. Peraturan ditandatangan Ketua KPK Firli Bahuri pada 6 November 2020 dan diundangkan mulai 11 November 2020.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadana menilai penambahan posisi dalam struktur KPK bertentangan dengan Undang-Undang tentang (KPK). Sebab pasal 26 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak direvisi dalam UU Nomor 19 Tahun 2019. Artinya bidang-bidang yang ada di KPK seharusnya masih seperti sedia kala, yakni Bidang Pencegahan, Bidang Penindakan, Bidang Informasi dan Data, dan Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.

“Namun yang tertuang dalam Perkom Nomor 7 Tahun 2020 malah terdapat beberapa penambahan, seperti Bidang Pendidikan dan Peran serta Masyarakat, dan Bidang Koordinasi dan Supervisi. Ini sudah terang benderang bertentangan dengan UU KPK,” ujarnya, Rabu (18/11).

Dia pun menilai produk hukum internal KPK ini sangat rentan untuk dibatalkan melalui uji materi di (Mahkamah Agung). ICW juga mempertanyakan efektivitas struktur baru KPK.

“Mestinya saat ini KPK memfokuskan pada perbaikan kinerjanya sendiri, ketimbang merombak susunan internal yang sebenarnya bertentangan dengan undang-undang dan efektivitasnya juga dipertanyakan,” katanya.(gw/fin)