Sistem Ganjil Genap Dinilai Bukan Solusi

sistem
Ilustrasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan kembali aturan ganjil genap, Senin (3/8). (Ist)

JAKARTA – Pemberlakuan kembali sistem ganjil genap di Ibu Kota Jakarta dinilai bukan solusi untuk mencegah klaster penularan COVID-19 dan mengatasi kemacetan. Kebijakan ini dinilai sangat tergesa-gesa dan tak diperhitungkan secara matang.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya menyebut pemberlakuan ganji genap mulai 3 Agustus 2020 sebagai keputusan tergesa-gesa. Kebijakan itu bukan solusi menyelesaikan masalah kemacetan dan menekan penularan COVID-19 dari klaster perkantoran.

“Pemberlakuan sistem ganjil genap di tengah kenaikan angka COVID-19 di Jakarta merupakan keputusan yang tergesa-gesa dan tidak memiliki perspektif yang utuh tentang kebencanaan,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/8).

Dikatakannya, penyelesaian kemacetan dan menekan munculnya klaster perkantoran harus berangkat dari akar masalah.

Akar masalah kemacetan adalah tingginya jumlah pelaju (pengendara) dari wilayah penyangga Jakarta. Selain itu juga penumpukan penumpang di transportasi publik salah satunya di ‘commuter line’ Jabodetabek. Kedua penyebab itu merupakan dampak dari ketidakpatuhan instansi pemerintah, BUMN dan BUMD serta perkantoran swasta dalam membatasi jumlah pegawai masuk kantor.

“Karena intansi, lembaga dan perusahaan tetap menerapkan jumlah karyawan yang masuk di atas 50 persen,” ujarnya.(gw/fin)