Serapan Realisasi Anggaran Masih Kecil, Jokowi Tegur Menterinya

Anggaran
Presiden Joko Widodo (Instagram@jokowi)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo kembali menegur jajaran kementerian dan lembaga negara. Penyebabnya masih sama: serapan realisasi anggaran yang masih kecil. Para menteri dianggap belum bekerja dalam zona krisis. Tetapi, masih terjebak pekerjaan rutin harian.

“Hati-hati ini. Yang belum ada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)-nya saja gede sekali 40 persen. DIPA-nya belum ada. DIPA saja belum ada bagaimana mau realisasi? Artinya apa ? Di kementerian, di lembaga aura krisisnya betul-betul belum. Masih sekali lagi terjebak pada pekerjaan harian. Tidak tahu prioritas yang harus dikerjakan,” ujar Presiden Jokowi saat rapat terbatas mengenai penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8).

Untuk anggaran penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Jokowi menyebutkan realisasi belanjanya masih rendah. Yakni 20 persen atau Rp141 triliun dari total anggaran Rp695,2 triliun. Penyerapan anggaran COVID-19 yang paling besar bersumber dari belanja untuk program perlindungan sosial. Yakni sebesar 38 persen. Selanjutnya, program stimulus kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 25 persen.

“Sekali lagi dari Rp695 triliun stimulus untuk penanganan COVID-19, baru 20 persen yang terealisasi, Rp141 triliun yang terealisasi. Sekali lagi baru 20 persen masih kecil sekali,” imbuh mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Kepala Negara meminta jajarannya menerapkan terobosan kebijakan untuk mempercepat realisasi anggaran. Sehingga kebijakan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. “Manajemen krisis harus kelihatan, lincah, cepat, trouble shooting, smart short cut. Kalau itu dilakukan hasilnya betul-betul efektif. Kita butuh kecepatan,” paparnya.(rh/fin)