Sanksi Pemberhentian Jika Melanggar

covid-19
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Instagram)

JAKARTA – Kepala daerah yang membiarkan adanya kerumunan di masa pandemi terus menjadi sorotan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan untuk menegakkan protokol kesehatan (prokes) agar pagebluk corona tak lagi berkepanjangan.

Hal ini adalah tindak lanjut dari instruksi presiden terkait penegakkan prokes. Hal ini seolah-olah daerah tidak mampu mengatasi adanya kerumunan massa.

“Hari ini saya keluarkan instruksi Mendagri tentang penegakan prokes. Untuk menegaskan konsistensi kepatuhan COVID dan mengutamakan keselamatan rakyat,” kata mantan Kapolri ini, Rabu (18/11).

Nantinya, instruksi akan dibagikan kepada seluruh daerah. Bahkan, ia mengingatkan sanksi pemberhentian kepala daerah jika melanggar ketentuan.

“Gubernur, bupati, dan wali kota harus mengindahkan instruksi ini karena ada risiko menurut UU. Kalau UU dilanggar, dapat dilakukan pemberhentian. hari ini akan saya tanda tangani dan saya sampaikan ke seluruh daerah,” tegasnya.

Ia melanjutkan, segala aturan terkait harus dipatuhi. Termasuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Menurutnya, jika dilihat UU No 15 Tahun 2019, hal tersebut termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan dan jika dilanggar, sanksinya dapat diberhentikan.

Tito mengaskan, seluruh kepala daerah wajib menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat, termasuk aturan tentang pembatasan sosial.

“PSBB adalah mencegah kerumunan, hal ini sudah diatur dalam satu perundang-undangan, saya instruksikan ke gubernur dan wali kota untuk menegakkan secara konsisten prokes,” bebernya.

Tito juga meminta kepala daerah untuk terus aktif melakukan sejumlah pencegahan. Termasuk membubarkan kerumunan massa. Dan juga tidak mengikuti kerumunan massa. Kepala daerah harus memberikan contoh kepada masyarakat.(khf/fin)