Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Sedang Disiapkan

subsidi gaji
Presiden Joko Widodo (Instagram@jokowi)

JAKARTA – Sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan untuk mencegah peningkatan kasus COVID-19 sedang disiapkan pemerintah. Hal itu diterapkan karena banyak warga yang dinilai tidak disiplin. Hukumannya mulai denda, kerja sosial sampai tindak pidana ringan (tipiring).

“Yang kita siapkan bukan pembatasan wilayah. Tetapi akan ada sanksi. Karena yang kita hadapi sekarang ini protokol kesehatan yang tidak dilakukan secara disiplin oleh masyarakat. Misalnya di sebuah provinsi. Saat disurvei hanya 30 persen yang pakai masker. Yang 70 persen nggak pakai. Kalau begini, bagaimana tingkat positifnya nggak tinggi. Yang kita siapkan regulasi untuk memberikan sanksi. Baik dalam bentuk denda, kerja sosial atau tindak pidana ringan,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Senin (13/7).

Baca Juga: Arab Saudi Resmi Keluarkan Protokol Kesehatan Bagi Jemaah Haji Tahun Ini

Namun pembahasan mengenai landasan hukum pelanggar protokol kesehatan masih dalam pembahasan. “Kalau diberikan sanksi semua akan berbeda,” imbuhnya.

Dia mengaku terkejut saat mendapat laporan dari Gugus Tugas pada 19 Juni 2020. Terdapat rekor baru yakni 2.657 kasus. Namun berasal dari satu klaster. Yakni di Sekolah Calon Perwira (Secapa) TNI AD Jawa Barat.

“Memang faktanya saat saya ke Palangkaraya. Angka yang saya terima tinggi sekali. Saya kaget juga. Setelah rapat saya dikasih tahu ternyata 1.200-an dari klaster di Secapa. Tetapi apapun angka di atas 1000 itu kita harus bekerja lebih keras lagi,” papar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Baca Juga: 53 Daerah Berisiko Tinggi Covid-19

Menurutnya, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia memang belum membaik. Tetapi tidak terlalu buruk. “Intinya kita harus pakai masker. Kita tidak bisa menebak arah bergerak virus seperti apa. Yang penting seluruh rakyat mengikuti disiplin protokol kesehatan yang ketat, hindari kerumunan, jaga jarak, dan selalu pakai masker,” pungkasnya.(rh/fin)