Rp2,36 Triliun Untuk Pendidikan Keagamaan dan Pesantren

Pemerintah
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.

JAKARTA – Pemerintah akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp2,36 triliun untuk mengafirmasi (penguatan) sektor pendidikan, khususnya pesantren dan pendidikan keagamaan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menilai bahwa pesantren dan pendidikan keagamaan wajib mendapat perhatian. Tidak hanya dari segi pembelajaran di tengah pandemi Covid-19, tetapi juga menyangkut bantuan sosial (bansos).

“Sudah ada diskusi secara teknis yang dilakukan Kemenag terkait afirmasi tersebut. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun sudah menyetujui total anggaran sebesar Rp2,36 triliun,” kata Muhadjir, Selasa (9/6).

“Sebelum nanti akan dilaporkan ke Wapres dan dimatangkan dalam Rapat Kabinet Terbatas, kita ingin ini agar klir dulu dengan mendengar masukan dari para stakeholder,” sambungnya.

Muhadjir meminta, agar pembagian alokasi anggaran itu benar-benar mempertimbangkan proporsionalitas dari tiap-tiap pesantren. Sementara untuk bantuan operasional pesantren, madrasah, ataupun lembaga pendidikan keagamaan lainnya agar disertai dengan petunjuk teknis yang dikoordinir oleh Kemenag.

“Masalah proporsionalitas ini sangat penting, berapa jumlah santrinya, jumlah pengajar, pengasuh, dan lain-lainnya. Kalau bisa data itu nanti bisa dijadikan dasar untuk afirmasi pesantren ke depan,” tuturnya.

Selain itu, Muhadjir juga mengusulkan agar komponen listrik masuk dalam skenario pemberian bansos kepada pesantren, di luar jenis bantuan sosial yang berasal dari Kemensos dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

“Kemenag agar mempersiapkan peta 21 ribu pesantren dan dipilih mana yang prioritas untuk nanti dibantu oleh Kementerian PUPR. Bantuannya berupa tempat wudhu, MCK, dan tempat cuci tangan yang kemudian nanti tiga hal tersebut akan kita jadikan standar baku,” tuturnya.

Muhadjir juga menyampaikan, bahwa Kementerian Agama (Kemenag) akan segera menyiapkan data lebih dari 1,2 juta ustad by name-by address dengan disertai NIK agar dapat dipadankan kedalam DTKS, sehingga tidak terjadi duplikasi dalam pemberian bantuan.

“Begitupun Menteri PUPR menegaskan siap untuk memberikan dukungan MCK, air bersih, dan sarana wudhu. Pondok pesantren harus menjadi percontohan bagi implementasi kenormalan baru dalam kehidupan dengan mengutamakan hidup bersih dan sehat,” imbuhnya.

Terkait kapan pondok pesantren akan dibuka, kata Muhadjir, akan diserahkan kepada Gugus Tugas Covid masing-masing daerah. “Oleh karenanya, Pengasuh Pondok Pesantren perlu berkoordinasi dan dihitung secara cermat agar tidak muncul kluster baru dan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin,” pungkasnya.

Saat ini terdapat 28.961 pondok pesantren di Indonesia. Sebanyak 9.167 di antaranya berada di Jawa Barat. Di Ibukota DKI Jakarta terdapat 106 pesantren.

“Pemberdayaan pesantren penting untuk mencegah virus korona berkembang di pesantren dengan penerapan kewaspadaan dalam bentuk yang tepat,” kata Plt Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Imam Safei.

Imam menuturkan, sejauh ini pesantren masih tergolong steril, untuk itulah pertahanan diri diperlukan dengan cara menguasai prosedur pencegahan dan penangahannya.

“Ini penting dilakukan karena pandemik korona terus meluas di Jabodetabek. Pesantren penting memiliki gugus tugas yang terkoordinasi dengan pemerintah,” pungkasnya. (der/fin)