Redam Paham Radikalisme Pada Abdi Negara

covid-19
Ilustrasi, Aparatur Sipil Negara (Ist)

JAKARTA – Sebagai langkah untuk menanggalkan paham radikalisme pada diri abdi negara. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) membuat trobosan baru, dengan meluncurkan aplikasi “ASN No Radikal”.

Aplikasi ini digagas dan direalisasikan setelah Kemenpan-RB kerap menerima laporan sampai menangani laporan terkait ASN yang berpaham radikalisme. Upaya ini dipastikan tidak asal-asalan tetapi lebih pada pendekatan persuasif, penelusuran hingga mendapatkan bukti-bukti kuat sebelum dan sesudah kasus mencuat.

Staf Khusus Bidang Radikalisme Menteri PAN RB Yoyon Tony Surya Putra mengatakan aplikasi tersebut merupakan komitmen mewujudkan ASN yang bersih dan kompeten untuk mencapai kualitas pelayanan publik.

Baca Juga : Giliran KPK Ingatkan ASN Soal Netralitas

”Ini sisi mewujudkan pembangunan ASN yang bersih dan kompeten, salah satu fundamennya adalah wajib setia taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah,” jelasnya, Rabu (2/9).

Aplikasi ASN No Radikal, merupakan terobosan aplikasi berbasis IT yang diharapkan dapat memudahkan penanganan radikalisme.

”Secara tekhnis, aplikasi tersebut terkoneksi dengan pemerintah daerah, BNPT, Kemenag, BKN, KASN, Kominfo, BSSN, hingga BIN sehingga bisa lebih memudahkan dalam menangani ASN yang terpapar paham radikal,” jelasnya.

Terpisah, Pakar Komunikasi FISIP UI Ade Armando mengungkapkan komunikasi pemerintah soal radikalisme selama ini masih belum tegas. Namun ia memaklumi, sebab lawan radikalisme yang dihadapi saat ini memang sebuah kekuatan yang besar. ”Ya kadi ada semacam ketidakyakinan dari pemerintah untuk bersikap lebih tegas terhadap radikalisme,” kata Ade.

Yang lebih penting untuk diwaspadai, kata Ade adalah pihak-pihak yang berpikir untuk mengubah Indonesia secara gradual. ”Melalui jalur kebudayaan, pendidikan, ekonomi, politik, agar Indonesia menjelma sebagai sebuah negara yang diatur oleh syariah, jelasnya.(fin/ful)