Polri Harus Lebih Modern dan Profesional

Polri

JAKARTA – Pada peringatan Hari Bhayangkara ke-74, sejumlah pengamat menilai kinerja Polri mulai mendapat kepercayaan dari masyarakat. Namun, harus menjadi lebih modern dan profesional.

Pakar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Hibnu Nugroho dalam keterangannya menyebut kinerja Polri semakin meningkat ke arah yang lebih baik tiap tahunnya. Terutama dalam segi pelayanan pada masyarakat.

“Progres kinerjanya semakin baik. Ada suatu pelayanan masyarakat yang lebih bagus, kaitannya dengan pengurusan surat izin mengemudi, pelayanan terhadap pelaporan masyarakat, termasuk peralatan yang digunakan untuk menghadapi kejahatan juga lebih canggih,” katanya, Rabu (1/7).

Namun, dia meminta Polri jangan berpuas diri. Sebab dinamika masyarakat terus mengalami perubahan-perubahan yang harus diikuti oleh penegak hukum. Polri ke depan harus lebih profesional

“Polri sebagai penegak hukum, harus memahami betul dan taat asas-asas hukum yang berlaku,” katanya.

Baca Juga: Polri Dalami Laporan Ketua BPK atas Benny Tjokro

Sehingga, permasalahan-permasalahan hukum maupun permasalahan yang berbeda dengan tugas pokok dan fungsi Polri harus bisa ditangani secara profesional. Sebab sangat berkaitan dengan hak asasi manusia, polisi menjadi ujung tombak paling depan.

“Polri juga harus modern karena polisi sebagai penegak hukum, tantangan ke depan adalah tantangan digital. Kejahatan-kejahatan terjadi juga banyak yang menggunakan digital, modus-modus kejahatan berkembang sehingga dalam menanggulangi sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat harus lebih modern ketimbang pelaku kejahatan,” katanya.

Dikatakannya, personel polisi adalah pelindung masyarakat. Jadi anggota Polri harus mengedepankan sisi humanis dalam mengayomi dan melayani masyarakat.

“Itu karena tumpuan ke depan, polisi adalah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sehingga harus betul-betul bisa mengayomi tanpa pandang bulu,” jelasnya.

Soal penanganan perkara, dia meminta Polri harus lebih cerdas. Sebab saat ini, hampir seluruh masyarakat membuat aduan ke Polri.

“Legal standing-nya jelas atau tidak? Jangan sampai, polisi sebagai ‘keranjang sampah’ untuk menerima aduan,” katanya.

Dalam hal ini, polisi harus bisa menjadi filter agar jangan sampai semua laporan langsung diterima.

“Ini tantangan ke depan, karena dinamika masyarakat sekarang yang lebih maju, melirik saja dilaporkan (ke polisi), salah omong saja dilaporkan. Nah, ini saya kira polisi ke depan harus lebih profesional dengan menjadi filter dalam sistem peradilan, sehingga kalau bisa di dalam Kepolisian ada suatu mediasi sebagai bentuk penyelesaian-penyelesaian non-litigasi,” katanya.(gw/fin)