Polri Akan Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

JAKARTA – Polri akan memberi tindakan tegas bagi pelanggar protokol kesehatan sesuai Undang Undang (UU). Langkah tersebut diambil jika pelaksanaaan Operasi Yustisi dinilai belum efektif.

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menegaskan pihaknya akan memberi tindakan tegas sesuai UU pada para pelanggar protokol kesehatan. Langkah ini jika Operasi Yustisi penegakan disiplin protokol COVID-19, dinilai belum efektif.

“Kalau tindakan-tindakan dalam operasi yustisi seperti pemberian hukuman denda, kerja sosial, administrasi, pencabutan izin memang belum optimal dan belum mampu menguranginya, nanti kami akan mengambil langkah yang lebih tegas, yaitu menggunakan UU,” tegasnya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/9).

Disampaikannya, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini Menko Polhukam Mahfud MD terkait penegakan hukum pelanggar protokol COVID-19.

Baca Juga : Mutasi Virus Corona Sudah Terjadi di Indonesia

“Kami laporkan ke Kapolri untuk ini dan dia sudah menyampaikan dan sudah lapor ke Menko Polhukam untuk melakukan ini secara tegas dalam melakukan penegakan hukum atau pendisiplinan masyarakat,” katanya.

Dijelaskannya, langkah pertama yang akan dilakukan adalah pendisiplinan dengan penegakan Peraturan Daerah (Perda). Jika Perda belum mampu membuat masyarakat mematuhi protokol kesehatan, maka Polri akan menggunakan Undang-Undang yang berlaku.

“Apabila sudah kami ingatkan beberapa kali tidak mau dan tetap melanggar, penerapan UU mau tidak mau, suka tidak suka akan dilakukan. Walaupun kita paham bahwa penegakan ini adalah ‘ultimum remedium’, mudah-mudahan ini akan memberikan salah satu solusi yang bisa mengurangi penyebaran COVID-19,” tegasnya.

Dia menyebut ada beberapa UU yang bisa diterapkan kepada warga yang tidak disiplin dengan protokol kesehatan.

“Banyak UU yang bisa digunakan seperti pasal-pasal dari KUHP UU pasal 212, 216, 218, UU Karantina Kesehatan, wabah penyakit, dan sebagainya. Kalau itu memang harus diterapkan, kami akan terapkan, akan lebih tegas dalam penindakan hukum dan kami sudah melakukan itu,” sebutnya.

Selain penegakan hukum, Polri juga terus mendorong adanya penegakan disiplin protokol COVID-19 berbasis komunitas.(gw/fin)