Politisasi Sembako Merajalela

sembako pilkada
Foto: Fajar Indonesia Network (FIN).

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI termasuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota hanya bisa tertegun melihat politisasi sembako yang merajalela di daerah. Padahal sebelumnya, lembaga tukang semprit pesta demokrasi itu telah memberikan warning kepada 23 daerah yang begitu rawan terhadap politisasi bansos.

Fakta ini terjadi di Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, termasuk Kota Bandarlampung. Bawaslu setempat terkesan hanya bisa tertegun melihat kondisi yang terjadi. Pasalnya lembaga tersebut tidak bisa menindak dengan lemahnya regulasi. Alasannya, saat ini belum ada penetapan Paslon oleh KPU.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengatakan institusi berwenang berperan aktif mengawasi potensi politisasi bantuan sosial (Bansos), terkait virus corona (Covid-19) untuk kepentingan Pilkada 2020. DPR, hingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diharapkan mengawasi bansos.

”Sekarang ini kita terlalu mengandalkan institusi elektoral seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kedua institusi ini sejatinya berhadapan dengan ketidakpastian hukum bila turut memantau bansos Covid-19. Mereka menghimbau, tapi tak ada aturan yang mengikat. Jelas saja sebaran politisasi basos makin masif,” papar Jerry, Senin (21/9).

Jerry berharap selain institusi elektoral, mestinya institusi pengawasan yang sudah ada seperti DPR, inspektorat dan kepegawaian melakukan pengawasan secara optimal. ”Kan sudah jelas dari awal, KPU dan Bawaslu itu terganjal ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada),” ungkap Jerry.

Aturan ini hanya melarang kepala daerah menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan untuk menguntungkan atau merugikan pasangan calon dalam waktu enam bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. ”Lalu bagaimana kandidat yang lain. Yang terjadi kemarin di sejumlah daerah di Lampung bukti bahwa Bawaslu hanya bisa tertegun dengan rusaknya demokrasi,” pungkasnya.(fin/ful)