Polemik Red Notice Joko S Tjandra

Joko S Tjandra
Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono

JAKARTA – Kasus hilangnya Red Notice Interpol atas nama Joko S Tjandra alias Joker, masih jadi polemik. Mabes Polri memastikan nama buronan cessie Bank Bali senilai Rp 904 Miliar itu tidak dihapus oleh NCB Interpol Indonesia. Namun, terhapus oleh sistem interpol yang berada di Lyon, Prancis.

“Seseorang yang masuk dalam red notice Interpol akan terhapus otomatis dalam kurun waktu lima tahun apabila tak ada pembaruan. Jadi ini bukan penghapusan. Dari hasil pemeriksaan di Divisi Propam dijelaskan adanya aturan tersebut. Sekali lagi, data Joko S Tjandra terdelete by sistem secara otomatis,” tegas Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono di Jakarta, Jumat (17/7).

Baca Juga: Red Notice Rp 300 Juta

Menurutnya, surat yang dikirim Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol Nugroho Wibowo ke Direktur Jenderal Imigrasi pada Mei 2020 adalah untuk memberitahu bahwa red notice atas nama buronan Joko Tjandra telah terhapus. “Surat dari Sekretaris NCB ini bukan menghapus red notice. Tapi, surat ini isinya menyampaikan atau memberitahukan ke dirjen imigrasi bahwa sudah terhapus di Interpol,” imbuhnya.

Dia menjelaskan Polri memasukkan nama Joko S Tjandra dalam red notice pada 2009 atas permintaan Kejaksaan Agung. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan nama seseorang masuk dalam red notice Interpol. Namun, pada 2014, lanjut Argo, status red notice Joko Tjandra terhapus.

Hal tersebut terjadi karena ada aturan di Interpol bahwa seseorang yang masuk red notice setelah lima tahun akan terhapus otomatis. “Ada batas waktu untuk red notice ini. Aturan ini dibuat oleh Interpol yang berada di Lyon, Prancis,” terang mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini.(rh/fin)