Polemik Instruksi Mendagri

polemik mendagri
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. (Instagram@titokarnavian)

JAKARTA – Instruksi Mendagri tentang penegakan protokol kesehatan hingga sanksi pemberhentian masih menjadi polemik. Pakar hukum, pro kontra menanggapinya. Unsur kewenangan menteri dalam memberhentikan kepala daerah menjadi intinya. Ada yang menganggap wajar. Lainnya menilai kurang kuat.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga Umbu Rauta, yang menganggap wajar.

Instruksi Menteri Dalam Negeri yang mengingatkan para kepala daerah tentang sanksi pemberhentian apabila melanggar aturan perundang-undangan pencegahan Covid-19 dinilai tepat dan tidak melampaui kewenangan. Ia menilai, Instruksi Mendagri itu justru diperlukan di tengah krisis pandemi, untuk menekankan azas akuntabilitas fungsi kepala daerah.

Ia juga mengatakan, Instruksi Mendagri tersebut merupakan penegasan terhadap kewajiban para kepala daerah, yakni gubernur, bupati/walikota untuk menjalankan dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Instruksi Mendagri ini sangat tepat diterbitkan di tengah krisis pandemi sekarang,” katanya, Minggu (22/11). Ada tujuh peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan Instruksi Mendagri yang relevan terhadap pencegahan Covid-19.

Ini mengkonfirmasi pemahaman yang sangat tepat dan produktif dari Mendagri selaku pembantu Presiden di dalam pengembangan hubungan pusat-daerah sesuai konstitusi. Langkah tegas demikian dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah sesuai semangat sistem presidensial.

Menurut Umbu Rauta, ia sudah membaca Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020, dan tidak melihat adanya unsur melampaui kewenangan dalam hal prosedur pemberhentian kepala daerah dalam Instruksi Mendagri. Ia justru melihat pentingnya substansi dalam instruksi tersebut untuk menekankan asas akuntabilitas fungsi kepala daerah.

“Instruksi Mendagri ini memberi warning kepada kepala daerah untuk melaksanakan kewajibannya bila tidak ingin dikenakan sanksi sesuai pasal 78 UU 23/2020,” kata dia.(khf/fin)