Pola Pengamanan Pilkada Masih Digodok, Empat Aspek Jadi Pertimbangan

Pilkada Serentak

JAKARTA – Kapolri Jenderal Idham Azis telah menerbitkan Telegram terkait pedoman pelaksanaan kegiatan pengamanan Pilkada Serentak 2020 dan akan menerjunkan 2/3 dari total jumlah anggotanya.

Sedikitnya 2/3 dari jumlah total anggota Polri akan dikerahkan dalam pengamanan pelaksanaan Pilkada Serentak. Meski demikian, dia belum memastikan angka pastinya.

“Data riil-nya akan di-update. Saat ini masih digodok,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Awi Setiyono di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (23/6).

Dijelaskannya, dalam pelaksanaannya, pengamanan yang diberinama Operasi Mantap Praja 2020 itu, pihaknya juga akan dibantu jajaran TNI dan para pemangku kepentingan terkait.

“Mereka akan disebar di 270 wilayah, yakni di sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota untuk mengamankan rangkaian Pilkada,” terangnya.

Terkait pola pengamanan, Awi menyebut saat ini masih digodok oleh Asisten Operasi Kapolri dengan mempertimbangkan empat aspek yakni aspek penyelenggara, peserta/ kontestan Pilkada, potensi gangguan kamtibmas dan ambang gangguan.

Pola pengamanan juga dipengaruhi hasil pemetaan kerawanan selama tahapan Pilkada Serentak 2020.

“Kemudian bagaimana potensi konflik di daerah tersebut sehubungan dengan pelaksanaan Pilkada sebelumnya seperti money politic, politik identitas, hoaks, hate speech dan black campaign,” tutur Awi.(gw/fin)