Pilkada Rentan Tindak Pidana Korupsi

kasus korupsi
Ketua KPK Firli Bahuri. (Instagram)

JAKARTA – Penyelenggaraan Pilkada rentan dengan tindak pidana korupsi. Tingginya biaya yang harus dikeluarkan peserta pilkada dapat menjadi pintu masuk bagi timbulnya tindak pidana korupsi oleh kepala daerah setelah terpilih.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pembekalan terhadap pasangan peserta dan penyelenggara Pilkada Serentak 2020. KPK berpesan agar para calon kepala daerah membenahi tata kelola pemerintahan saat terpilih nanti guna mencegah praktik korupsi.

“Sesungguhnya untuk mencegah korupsi bisa dilakukan cara dengan perbaikan sistem,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam webinar bertajuk Pilkada Berintegritas 2020, Selasa (20/10).

Menurut Firli, korupsi terjadi salah satunya disebabkan sistem. Sistem yang gagal, sistem yang buruk dan sistem yang lemah membuka celah terjadinya korupsi. Untuk itu, Firli meminta para calon kepala daerah yang bertarung dalam Pilkada Serentak 2020 untuk menganalisis dan memperbaiki sistem pemerintahan yang saat ini berjalan.

“Tolong dilihat, kira-kira sistem pemerintahan mana yang lemah, buruk dan gagal, dan mulai sekarang dikoreksi. Sehingga, ketika duduk sebagai kepala daerah langsung punya pekerjaan,” jelasnya.

Firli juga mengingatkan potensi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan Pilkada. Ia mengatakan, tingginya biaya yang harus dikeluarkan peserta untuk mengikuti pilkada dapat menjadi pintu masuk bagi timbulnya tindak pidana korupsi oleh kepala daerah setelah terpilih.

“Oleh karena itu, sejak awal pemilihan, pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah harus mengetahui bagaimana menghindari potensi munculnya benturan kepentingan,” ujar Firli.(riz/gw/fin)