Pilkada 2020 Tetap Digelar

Film G30S/PKI
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD. (Instagram@mohmahfudmd)

JAKARTA – Pemerintah pastikan akan tetap melanjutkan pelaksanaan Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang. Versi pemerintah, pilkada penting untuk melanjutkan kepemimpinan daerah.

Disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD, Presiden Joko Widodo telah mendengarkan dan mempertimbangkan usul-usul dari masyarakat. ‚ÄúDari ormas-ormas besar. Seperti dari NU dan Muhammadiyah. Semuanya didengarkan. Presiden berkali-kali mengadakan rapat atau pembicaraan hal ini secara khusus,” ujar Mahfud di Jakarta, Selasa (22/9).

Namun, Jokowi tetap memutuskan Pilkada 2020 digelar seperti jadwal yang telah ditentukan. Yakni 9 Desember. Keputusan tersebut diambil setelah mendapat masukan dan melalui diskusi yang mendalam.

“Presiden berpendapat pilkada tidak perlu ditunda dan tetap dilaksanakan. Presiden juga sudah menyalurkan ini ke Mendagri agar disampaikan ke DPR, KPU, Bawaslu, DKPP dan sebagainya,” jelas Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengungkap beberapa alasan mengapa tetap memutuskan agar Pilkada 2020 tetap dilaksanakan. Yakni , menjamin hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih dalam suatu agenda yang telah diatur UU.

“Jika pilkada ditunda, sampai selesai COVID-19, itu tidak memberi kepastian. Karena tidak ada satu pun orang atau lembaga yang bisa memastikan kapan COVID-19 berakhir. Di negara-negara yang serangan COVID lebih besar, seperti Amerika, pemilu juga tidak ditunda. Di berbagai negara sudah berlangsung pemilu,” paparnya.

Selain itu, pemerintah tidak ingin kepemimpinan di daerah dilaksanakan oleh pelaksana tugas (plt) pada 270 daerah. Mengingatkan plt tidak memiliki kewenangan mengambil kebijakan-kebijakan strategis.

“Dalam situasi sekarang, kebijakan-kebijakan strategis yang implikasi pada penggerakan birokrasi dan sumber daya lain, memerlukan keputusan dan langkah-langkah yang sifatnya strategis. Sebab itu, akan kurang menguntungkan bagi proses pemilihan jika 270 daerah itu dijabat Plt tanpa waktu yang jelas,” urainya.

Dia mengingatkan, Pilkada 2020 sebenarnya pernah dilakukan penundaan. Hingga akhirnya diputuskan pada 9 Desember 2020, dari yang awalnya dilaksanakan pada 23 September 2020.

“Penundaan pernah dilaksanakan untuk menjawab suara-suara masyarakat yang menginginkan penundaan. Yang diperlukan sekarang sebagai antisipasi atas penularan COVID-19 seperti dikhawatirkan banyak pihak. Karena itu, protokol kesehatan ketat adalah kuncinya,” paparnya.(khf/rh/fin)