Pengawasan Konten Kampanye Pilkada Bakal Diperkuat

pilkada
Ilustrasi.

JAKARTA – Lembaga penyelenggara pemilu dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bakal memperkuat pengawasan konten kampanye Pilkada 2020 di internet. Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar memandang kampanye pilkada akan lebih banyak dilakukan dalam jaringan (daring).

“Kalau melihat PKPU Nomor 13/2020 yang telah dikeluarkan KPU mengutamakan kampanye secara daring. Apabila kampanye tidak bisa secara daring, maka akan dilakukan pertemuan terbatas,” kata Fritz dalam Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan Nota Kesepakatan Aksi Antara Bawaslu, KPU dan Kominfo dalam Pilkada 2020 melalui daring, Senin (28/9).

Dia menjelaskan, Bawaslu dalam mengawasi konten pilkada di internet baik yang dilakukan pasangan calon, tim sukses atau yang lainnya berasal dari tiga sumber. Yaitu laporan masyarakat, temuan Bawaslu, dan masukan Kominfo.

“Harus diakui usulan atau masukan dari Kominfo ini yang paling banyak kami review sebelum diserahkan ke platform atau kominfo,” ujarnya.

Fritz mengungkapkan ada dua metode pelaporan pengawasan yang dimiliki Bawaslu. Pertama yaitu form A online. Ini seperti form pengawasan hasil temuan di lapangan yang dimiliki pengawas pemilu. Kedua dengan metode gowaslu yaitu aplikasi yang dapat diakses masyarakat.

“Jadi kalau masyarakat mau melaporkan sesuatu baik politik uang atau apapun yang terjadi. Termasuk di medsos bisa dilaporkan,” tegas Fritz.(khf/rh/fin)