Pengamat Ekonomi Meminta Aturan PSBB Dicabut

Ilustrasi

JAKARTA – Paskadiberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di ibukota tetap tinggi. Namun dampak yang ditimbulkan justru semakin memperburuk perekonomian dan kesejahteraan warga.

Pengamat ekonomi Rustam Ibrahim meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut aturan PSBB. Hal ini untuk mengantisipasi keterpurukan ekonomi masyarakat.

“Seketat apa pun PSBB tidak akan mampu lagi mengendalikan penyebaran COVID-19, terutama di Jakarta dan kota-kota besar di Pulau Jawa karena sulitnya ‘social distancing’ di daerah padat penduduk. Alih-alih pandemi COVID-19 hilang, ekonomi rakyat kecil jadi korban,” ujarnya di Jakarta, Kamis (24/9).

Dikatakannya, penerapan PSBB yang diperketat di Jakarta tetap tak mampu mengendalikan jumlah pasien yang terpapar COVID-19. PSBB menurutnya hanya bersifat sementara mengendalikan penyebaran COVID-19.

“Begitu PSBB dilonggarkan kembali maka penyebaran virus meningkat lagi,” ungkap Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penelitian Pendidikan Penerapan Ekonomi dan Sosial itu.

Dicontohkannya, DKI Jakarta. Setelah diberlakukannya PSBB dan dilanjutkan PSBB transisi beberapa kali, jumlah penderita COVID-19 justru tetap meningkat.

Dia pun mengkhawatirkan keterpurukan ekonomi masyarakat menengah bawah, jika PSBB ketat tetap diberlakukan.

“Bagi rakyat kecil, penyakit akibat kemiskinan atau kelaparan bisa lebih parah dan menyebabkan tingkat kematian jauh lebih tinggi,” ucap Rustam.

Rustam meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah sinergis dan fokus terhadap pengawasan protokol kesehatan secara tegas, serta konsisten.(gw/fin)