Penerapan Ganjil Genap Dinilai Tidak Tepat

sistem
Ilustrasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan kembali aturan ganjil genap, Senin (3/8). (Ist)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan kembali aturan ganjil genap di 25 ruas mulai Senin (3/8). Aturan ini diterapkan untuk ‘mengerem’ penularan COVID-19 yang masih saja tinggi. Namun, sistem ganjil genap justru diprediksi bakal meningkatkan lonjakan pasien COVID-19.

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah menilai penerapan ganjil genap saat ini tidak tepat. Terlebih dengan alasan sebagai langkah antisipasi maraknya Klaster Perkantoran penyebaran COVID-19.

Kebijakan tersebut, dinilainya justru akan semakin menambah banyak pasien COVID-19. Terutama penyebaran dari angkutan umum, karena sulitnya melakukan physical distancing atau jaga jarak.

“Dengan ganjil genap ini, akan terjadi penularan yang tinggi. Orang berkerumun, antre di halte, stasiun. Mereka naik ojol, pakai helm ojol. Kan bisa menular lewat helm,” ujarnya, Minggu (2/8).

Menurutnya, kebijakan yang paling tepat untuk memutus penyebaran COVID-19 adalah dengan bersikap tegas kepada masyarakat yang tak menerapkan protokol kesehatan.

“Cara paling efektif, harusnya memberi tindakan tegas agar masyarakat menerapkan protokol kesehatan,” tegasnya.

Dikatakannya, sistem ganjil genap di ibukota baru bisa diterapkan jika kurva pandemi COVID-19 di Indonesia sudah turun.

“Penerapan ganjil genap harus menunggu kurvanya turun. Saat ini saja belum sampai puncak. Masih jauh puncaknya,” ujarnya.

Penerepan di masa pandemi saat ini, justru dinilainya sebagai upaya Pemprov DKI Jakarta menambah pemasukan APBD DKI Jakarta. Sebab semakin banyak yang ditilang atau terkena sanksi maka akan semakin tinggi uang yang masuk.

“Kalau melanggar kan ada sanksi, apalagi ada e-tilang. Saya melihat ini menjadi peluang pemasukan bagi Pemprov DKI. Selama ini kan DKI Jakarta memperoleh penghasilan sekitar Rp1,1 sampai 1,5 miliar dari pelanggar lalu lintas itu,” ungkapnya.(gw/fin)