Pencairan Bansos Kepada Masyarakat Tak Bisa 100 Persen

bantuan sosial
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Instagram@smindrawati)

JAKARTA – Pencairan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 tidak bisa 100 persen hingga akhir 2020. Meski demikian ada kemajuan setiap bulan karena sebagian bantuan yang disalurkan sesuai tugas Kementerian Sosial (Kemensos).

”Awalnya, bansos yang diberikan selama tiga bulan dari April hingga Juni 2020. Namun, pemerintah kemudian memperpanjang penyaluran bansos hingga akhir tahun ini dengan nilai yang dikurangi dari Rp600.000 per bulan menjadi Rp300.000 per bulan mulai Juli-Desember 2020,” terang Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam jumpa pers virtual BNPB di Jakarta, Selasa (30/6).

Untuk wilayah Jabodetabek, bansos itu diberikan dalam bentuk paket sembako. Sedangkan, bansos di luar Jabodetabek diberikan dalam bentuk uang tunai dengan besaran yang sama dari Rp600.000 menjadi Rp300.000 per bulan, mulai Juli-Desember 2020. ”Total jumlah bansos Jabodetabek mencapai Rp6,8 triliun dan bansos tunai di luar Jabodetabek mencapai Rp32,4 triliun,” jelanya.

Baca Juga: Penyelewengan Dana Bansos Tengah Ditangani

Bansos Jabodetabek terjadi penambahan karena episentrum Covid di Jabodetabek. Kondisi ini juga diimbangi dengan percepatan dari sisi pendataan dan pembayarannya atau pembelian manfaatnya. Nah dari data yang terakumulasi total belanja perlindungan sosial dampak Covid-19 mencapai Rp203,9 triliun atau sudah terealisasi sekitar 28,63 persen per 16 Juni 2020 berdasarkan data Kementerian Keuangan.

Selain anggaran bansos, ada juga program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp37,40 triliun, sembako Rp43,60 triliun, kartu prakerja Rp20 triliun, diskon listrik Rp6,9 triliun, logistik pangan sembako Rp25 triliun dan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa Rp31,8 triliun.

Untuk diskon listrik, lanjut dia, diberikan langsung kepada 27 juta rumah tangga yakni gratis untuk 450 VA dan diskon 50 persen untuk daya listrik 900 VA. Sedangkan kartu prakerja, kata dia, sudah berjalan meski saat ini sedang dievaluasi mekanismenya mencermati masukan yang diberikan kepada pemerintah.(fin/ful)