Pemerintah Salurkan Bantuan Subsidi Upah Tahap Tiga

pengangguran
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. (Instagram@idafauziyahnu)

JAKARTA – Pemerintah akan menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) tahap tiga ke 3,5 juta data rekening pekerja berupah di bawah Rp 5 juta. Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) pun sudah menerima data tersebut dan akan segera disalurkan pekan ini.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) hari ini telah menyerahkan 3,5 juta data rekening calon penerima BSU bagi pekerja berpenghasilan kurang dari Rp5 juta. Dikatakannya, sehingga hingga saat ini Kemnaker telah menerima 9 juta data rekening. Jumlah tersebut merupakan akumulasi, dari tahap I sebesar 2,5 juta data rekening dan tahap II 3 juta data rekening dan tahap III sebanyak 3,5 juta data rekening.

“Saat ini, data yang diterima dari tahap I dan II sebagian telah berhasil disalurkan kepada penerima dan sebagian yang lain masih dalam proses,” katanya dalam konferensi pers virtual bersama BPJS Ketenagakerjaan, Selasa (8/9).

Baca Juga : Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Luncurkan Sejumlah Program

Ida menjelaskan mekanisme penyaluran BSU tahap III masih sama dengan tahap-tahap sebelumnya. Sesuai dengan petunjuk teknis, Kemnaker memiliki waktu empat hari untuk melakukan check list data yang diserahkan BPJS Ketenagakerjaan sebelum menyerahkan data yang lolos verifikasi ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

“Selanjutnya, KPPN akan memberikan dana BSU kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang kemudian mentransfer BSU ke rekening pribadi pekerja baik di bank negara maupun bank swasta,” ungkapnya.

Berdasarkan Data Kemnaker, katanya, hingga Senin (7/9) subsidi gaji telah diberikan kepada 3,7 juta pekerja. Dengan rincian sebanyak 2.311.237 pekerja atau 92,45 persen dari calon penerima tahap I sebanyak 2,5 juta orang.

“Sedangkan untuk tahap II, jumlah BSU yang sudah tersalurkan sebanyak 1.386.059 atau 46,20 persen dari total calon penerima 3 juta orang,” katanya.

Dia pun menambahkan untuk memperlancar penyaluran, BPJS Ketenagakerjaan diminta untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan agar kendala dapat diminimalkan. Beberapa kendala itu seperti duplikasi rekening, rekening tidak aktif, rekening pasif, tidak valid, telah dibekukan dan tidak sesuai NIK.

“Kami mengimbau kepada pemberi kerja atau perusahaan beserta para pekerja untuk membangun komunikasi dan dialog terkait data rekening para pekerja. Ini untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam pelaporan rekening ke BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga penyaluran subsidi gaji atau upah tepat sasaran,” ucapnya.(gw/fin)