Pemerintah Diharapkan Memberi Kewenangan Penuh Kepada Bulog

Stok Beras

JAKARTA – Pemerintah diharapkan memberikan kewenangan penuh kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), dalam hal penyaluran beras terutama untuk program bantuan pangan nontunai (BPNT) dan kartu sembako serta beras untuk PNS, TNI dan Polri.

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Hermanto mengatakan, memberikan kewenangan penuh untuk Bulog guna menyeimbangkan aktivitas penyaluran beras sekaligus menghemat APBN. Menurut dia, kewenangan penyaluran ini penting agar APBN yang dikeluarkan untuk beli beras tidak mubazir. “Saat ini, Bulog diberi dana dari APBN untuk beli beras tapi tidak disertai kewenangan menyalurkan. Akibatnya terjadi penumpukan stok beras di gudang. Karena lama disimpan maka terjadi penurunan kualitas,” kata Hermanto leat rilisnya, Jumat (26/6).

Beras akan mengalami penurunan kualitas dan pembusukan akibat lama tersimpan di dalam gudang. Kondisi ini, dinilainya mubazir. “Kalau beras sampai kedaluwarsa apalagi busuk maka biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan dan sewa gudang jadi mubazir. Ini juga kemubaziran APBN,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa terkait dampak pandemi, perlu kebijakan yang tepat agar APBN yang tersedia benar-benar digunakan secara efektif dan efisien. Ia memaparkan program beras sejahtera (rastra) yang dahulu menjadi pangsa pasar khusus bagi Bulog dalam menyalurkan berasnya, telah diganti dengan BPNT.

Dalam program BPNT, lanjutnya, pemerintah tidak menugaskan secara langsung Bulog sebagai penyedia beras tunggal, tetapi hanya diimbau untuk memakai beras Bulog. Perum Bulog berencana untuk terus meningkatkan penyaluran beras komersial dalam BPNT. Tahun 2020 ini, Bulog menargetkan bisa menyalurkan beras BPNT kepada para penerima manfaat hingga 500 ribu ton.(dal/fin)