Pembekuan Aset Joko Tjandra Sangat Ditunggu

JAKARTA – Dimasa krisis ekonomi dampak wabah Virus Corona (Covid-19) yang terus menggerogoti keuangan negara. Langkah cepat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pembekuan aset-aset koruptor kelas kakap Joko Soegiarto Tjandra sangat ditunggu.

”Saat krisis pandemi Covid-19 negara butuh dana. Saya mendorong KPK untuk menindak lanjuti akan kasus Joko Tjandra. Intervensi KPK sangat dibutuhkan atas kasus penjahat kelas kakap ini. Kalau perlu aset-asetnya di Indonesia disita dan dibekukan,” terang Direktur Eksekutif Political and Public Policy Stuidies (P3S) DR Jerry Massie PhD, Rabu (29/7).

Jerry menambahkan, Joko telah melakukan extra ordinary corruption atau kejahatan korupsi yang luar biasa. ”Selain ada kasus Bank Century Rp6,7 triliun sampai kasus pembobolan Bank BNI Rp1,7 triliun dari Paulina Lumowa dan cs. Serta kasus lainnya. KPK bisa bergerak dari sinyal ini,” terangnya.

Jika Lumowa buron 17 tahun sedangkan Joko buron selama 11 tahun, lanjut dia, maka perlu juga memeriksa pengacaranya atas kerja sama dengan Joko serta istrinya. ”Saya percaya KPK mampu membuka borok dan aib dari Djoko. Bahkan siapa naga dan gajah dibelakangnya. Jangan hanya pion yang ditangkap tapi rajanya juga,” timpal Jerry.

Terlebih beberapa jenderal sudah diperiksa di Propam dan Bareskrim. ”Jadi jangan terkesan diam tapi ada action and reaction (aksi dan reaksi). Sekali lagi, saat krisis pandemi corona negara butuh dana. Jadi para koruptor yang telah merampok uang negara ini perlu di take over. Dari sini pun KPK barangkali bisa menggali keterangan di kepolisian,” ungkapnya.

Ya, KPK mulai mempelajari dugaan aliran dana terkait dengan kasus pelarian Djoko Tjandra yang merupakan buronan kasus hak tagih (cessie) Bank Bali tersebut.

”KPK sedang mengikuti dan mempelajari bilamana nanti memang ada hal-hal yang sifatnya KPK harus turun atau KPK harus membantu, KPK harus bersinergi, kami akan siap. Jadi, ini sudah kami komunikasikan secara informal,” papar Deputi Penindakan KPK Karyoto di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.(fin/ful)