Pelaksanaan Vaksinasi Harus Dapat Izin BPOM dan MUI

vaksin
Wakil Presiden Ma’ruf Amin. (Instagram@kyai_marufamin)

JAKARTA – Program vaksinasi COVID-19 yang direncanakan pada akhir 2020 atau awal 2021 tidak bisa serta merta langsung dilakukan. Sebab vaksin yang digunakan harus mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Penegasan tersebut diungkapkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Dia mengatakan izin dari BPOM dan fatwa MUI terkait vaksin COVID-19 harus sudah terbit sebelum pelaksanaan vaksinasi.

“Vaksinnya sudah ada dan sedang diperiksa (uji klinis) yang ada di Beijing (China) itu. Sudah ada tim bersama dari BPOM juga dari MUI. Nanti menjelang vaksinasi, (izin dan fatwa) itu harus terlebih dahulu keluar,” tegasnya saat meninjau simulasi vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (19/11).

Dikatakannya, fatwa MUI bisa terbit dalam dua kategori, yakni kehalalan vaksin COVID-19 atau kondisi kedaruratan pandemi yang membolehkan vaksin tersebut disuntikkan ke masyarakat meskipun belum halal.

“Kebolehan dari MUI itu bisa karena dia (vaksin) halal atau karena dasarnya kedaruratan, yang penting MUI sebagai lembaga otoritas akan memberikan fatwanya tentang masalah itu,” katanya.

Ditambahkannya, uji klinis, izin dan fatwa terhadap vaksin COVID-19 merupakan persiapan yang dilakukan Pemerintah. Tujuannya untuk memastikan vaksinasi bagi masyarakat Indonesia berjalan baik dan tanpa hambatan.

“Jadi persiapan ini betul-betul matang, sehingga ketika nanti terjadi vaksinasi itu tidak ada hambatan apa-apa,” tukasnya.

Vaksin dapat disuntikkan kepada masyarakat apabila memiliki otorisasi penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA), yakni izin sementara yang dikeluarkan untuk penggunaan metode atau produk medis tertentu. Panduan EUA dikeluarkan oleh BPOM Amerika Serikat atau Food and Drug Administration (FDA) berdasarkan rekomendasi dan data informasi terkait.(gw/fin)