Pasien Covid-19 Meningkat, 75 Persen ASN Kerja di Rumah

covid-19
Ilustrasi, Aparatur Sipil Negara (Ist)

JAKARTA – Meningkatnya jumlah pasien COVID-19 di Indonesia kian meningkat. Sejumlah kluster baru terus terbentuk. Salah satunya di lingkungan perkantoran. Termasuk instansi pemerintah. Untuk mengurangi penyebarannya, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diperbolehkan bekerja di kantor juga diatur.

Untuk daerah yang masuk zona merah, pegawai ASN yang ngantor maksimal 25 persen dari total pegawai. Sisanya 75 persen bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Hal itu diatur dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB No. 67/2020 tanggal 4 September 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri PAN-RB No. 58/2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.

“Perubahan surat edaran ini dilakukan dengan memperhatikan status penyebaran COVID-19 di Indonesia,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin (7/9).

Baca Juga : Dua Opsi Pengembangan Vaksin Covid-19

Untuk instansi pemerintah pada wilayah berkategori risiko sedang, ASN yang bekerja di kantor dan di rumah dibagi rata. Yakni 50 persen. Sementara untuk wilayah berkategori risiko rendah, ASN yang bekerja di kantor paling banyak 75 persen. Bagi instansi pemerintah yang berada pada zona hijau atau tidak terdampak, pegawai yang melaksanakan dinas di kantor 100 persen.

“Aturan itu dibuat untuk instansi pemerintah yang ada di zona merah. Tujuannya agar dapat mengurangi risiko penularan COVID-19 di lingkungan nya,” imbuhnya.

Sistem kerja baru bagi ASN tersebut dilakukan dengan mengatur kehadiran jumlah pegawai WFO berdasarkan data zonasi risiko kabupaten/kota dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

Seperti diketahui, kriteria wilayah berdasarkan risiko penyebaran COVID-19 terbagi empat. Yakni tinggi, sedang, rendah dan tidak terdampak. Hingga saat ini, banyak daerah lain di luar Provinsi DKI Jakarta yang termasuk dalam wilayah berisiko tinggi.

Karena itu, Tjahjo berharap SE tersebut benar-benar diterapkan di setiap instansi pemerintah. Baik di pusat maupun daerah. “ASN harus menjadi contoh di lingkungannya masing-masing. Patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, rutin cuci tangan, dan menjaga jarak,” terangnya.

Mantan Mendagri ini menyebut SE Menteri PANRB sebelumnya yaitu No. 58/2020 masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan SE No. 67/2020 tersebut.(rh/fin)