P2G: DPR Sedang Lakukan Prank Terhadap Dunia Pendidikan

JAKARTA – Kalangan pendidikan kecewa dengan dimasukannya klaster pendidikan dalam Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru saja disahkan oleh DPR. Padahal, sebelumnya klaster pendidikan telah dipastikan bakal dicabut.

Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan mengaku khawatir dengan dimasukannya klaster pendidikan di UU Ciptaker. Menurutnya, potensi komersialisasi pendidikan melalui UU ini semakin besar.

Dapat disampaikan, bahwa dalam Pasal 26 yang memasukkan entitas Pendidikan sebagai sebuah kegiatan usaha. Kemudian pasal 65 menjelaskan, pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui “Perizinan Berusaha” sebagaimana dimaksud dalam UU ini.

Sedangkan pada Ayat 2 nya mengatakan, Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian Pasal 1 (4) dalam UU ini, yang dimaksud “Perizinan Berusaha” adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Ini berarti pendidikan direduksi menjadi aktivitas industri dan ekonomi.

“Ini menjadi bukti bahwa anggota DPR sedang melakukan prank (penipuan) terhadap dunia pendidikan termasuk pegiat pendidikan. Padahal sebelumnya dengan pedenya mereka mengatakan klaster pendidikan telah dicabut dari RUU ini, ternyata sebaliknya,” kata Satriwan, Selasa (6/10).

Menurut Satriwan, dengan menjadikan pendidikan sebagai aktivitas usaha bermuatan ekonomis tentu mengkhianati nilai Pancasila khususnya sila II dan V. Sebab, pendidikan semakin berbiaya mahal yang akan meminggirkan anak-anak miskin. Alhasil tujuan pendidikan untuk memanusiakan manusia tidak akan pernah terjadi.

“Yang muncul adalah pendidikan bukan lagi sebagai aktivitas peradaban, melainkan semata-mata aktivitas mencari untung atau laba. Begitu pula prinsip keadilan dalam pendidikan, hanya akan jadi utopia, sebab pendidikan yang dikomersialisasikan menjadi pintu masuk ketidakadilan,” ujarnya.(der/fin)