Netralitas ASN Terus Jadi Sorotan

pilkada
Ilustrasi, Aparatur Sipil Negara (ASN). (Ist)

JAKARTA – Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terus menjadi sorotan. Pelanggaran netralitas sejauh ini masih sering ditemukan. Mereka yang menyalahi aturan justru umumnya memiliki jabatan pimpinan tinggi, fungsional, pelaksana, administrator, serta kepala wilayah seperti camat dan lurah.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat, hingga September 2020 ada 694 ASN yang dilaporkan atas dugaan pelanggaran netralitas terkait dengan pelaksanaan tahapan Pilkada.

Ketua KASN Agus Pramusinto menjelaskan, dari 694, yang dilaporkan melakukan pelanggaran, sebanyak 492 telah diberikan rekomendasi penjatuhan sanksi pelanggaran netralitas.

“Dengan tindak lanjut pemberian sanksi dari PPK baru 256 ASN atau 52 persen,” katanya dalam acara Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN, Rabu (7/10).

Dari data yang dhimpun, pelanggaran netralitas oleh para ASN tersebut adalah kampanye atau sosialisasi melalui media sosial, melakukan pendekatan ke partai politik dan bakal calon kepala daerah, menyelenggarakan kegiatan yang berpihak pada salah satu bakal calon, menghadiri deklarasi pasangan bakal calon, serta membuat keputusan yang menguntungkan calon tertentu.

“Berdasarkan instansi, pelanggaran netralitas paling banyak dilakukan di Kabupaten Purbalingga sebanyak 56 orang. Kemudian Kabupaten Wakatobi 34 orang, Kabupaten Kediri 21 orang, Kabupaten Musi Rawas Utara 19 orang dan Kabupaten Sumbawa 18 orang,” ujar Agus.

Ia juga merinci, berdasarkan wilayah, pelanggaran terbanyak dilakukan oleh ASN di Sulawesi Tenggara sebanyak 90 orang, lalu Nusa Tenggara Barat 83 orang, Jawa Tengah 74 orang, Sulawesi Selatan 49 orang dan Jawa Timur 42 orang.

Agus mengatakan azas netralitas menjadi bagian dari etika dan perilaku yang wajib diterapkan oleh seluruh ASN sebagai penyelenggara negara. Pelanggaran netralitas tersebut menyebabkan kualitas pelayanan publik menjadi rendah serta memunculkan praktik korupsi di kalangan ASN.

“Pelanggaran terhadap asas netralitas akan menjadi pintu masuk munculnya berbagai gangguan dan pelanggaran hukum lainnya,” bebernya.(khf/fin)