Mogok Kerja Nasional Rugikan Pemerintah dan Pengusaha

demo
Ilustrasi, Terkait rencana unjuk rasa yang bakal digelar pada hari ini, Senin (2/11). Satgas Penanganan COVID-19 mengingatkan masyarakat tentang kerawanan penyebaran COVID-19. Foto: TMC Polda Metro Jaya.

JAKARTA – Imbas pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) buruh di berbagai daerah melakukan mogok kerja selama tiga hari, yang dimulai 6 hingga 8 Oktober 2020. Mereka melakukan aksi demonstrasi untuk menolak UU sapu jagat itu.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudistira Adhinegara menilai, dampak dari mogok kerja selama tiga hari akan menurunkan produktivitas di berbagai sektor, seperi manufaktur hingga sektor jasa.

”(Aksi mogok kerja) Tentu saja yang mengalami kerugian pengusaha dan pemerintah. Ini karena produksi menurun, sehingga target tidak tercapai. Sementara penerimaan pajak akan berkurang,” katanya, kemarin (8/10).

Menurut Bhima, keputusan pemerintah mengesahkan UU Ciptaker teralu cepat. Di sisi lain, dalam undang-udang tersebut banyak poin buruh yang dirugikan. “Pengesahan Omnibus Law yang terburu-buru tanpa mendengar aspirasi para pekerja cukup fatal,” ujarnya.

Ekonom INDEF lainnya, Aryo Irhamna menambahkan. Menurut dia, dengan penolakan UU Ciptaker membuat investor akan melihat iklim di Tanah Air. Untuk itu, pemerintah harus merespon tuntutan masyarakat.

“Demonstrasi di berbagai wilayah ini akan menjadi cermin bagi investor. Sehingga pemerintah perlu merespons dengan baik penolakan dari masyarakat. Ini agar investor bisa menilai kredibilitas pemerintah dari respons yang diberikan kepada masyarakat,” katanya.

Namun, dia belum bisa menyebutkan berapa kerugian yang diakibatkan dari mogok nasional selama tiga har itu. “Saya enggak berani menyebutkan prediksi kerugian, mungkin lebih tepat dampak terhadap ekonomi akan seperti apa,” ujarnya.(din/fin)