Mantan Dirut Garuda Ajukan Kasasi

korupsi

JAKARTA – Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Kasasi tersebut diajukan terkait vonis yang dijatuhkan terhadap dirinya dalam kasus dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Dalam upaya hukumnya, Emirsyah melalui kuasa hukumnya, Luhut Pangaribuan, telah melayangkan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun, majelis hakim tingkat banding justru memperkuat vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta berupa hukuman 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar subsider 3 bulan kurungan.

“Ya Pak ES (Emirsyah Satar) memutuskan untuk kasasi. Karena (putusan) dirasa kurang adil,” ujar Luhut ketika dihubungi, Selasa (4/8).

Luhut menerangkan, kasus ini bermula dari kesepakatan Deferred Prosecution Agreement (DPA) antara lembaga antirasuah Inggris Serious Fraud Office (SFA) dengan Airbus SE. Dalam kesepakatan tersebut, kata dia, tercantum 8 negara.

“Tapi hanya di Indonesia jadi perkara. Lebih jauh lagi. PLN juga ada dalam DPA Inggris itu tapi KPK tidak usut. Jadi sep unequal before the law. Ini pertanyaan juga,” tutur Luhut.

Atas hal itu, kata Luhut, pihaknya merasa keberatan. Lantaran ada perlakuan yang sama di mata hukum karena KPK juga tak mengusut PT PLN.

“Bukan membela diri dengan menunjuk kesalahan orang lain. Lebih pada tidak ada perlakuan yang sama di depan hukum. Itulah sebabnya minggu lalu sudah menyatakan kasasi,” ungkap Luhut.(riz/gw/fin)