Malapetaka Bagi Demokrasi

DPR

JAKARTA – DPR RI akhirnya mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Padahal, sejumlah kontra dan usulan masih bergulir. Sejumlah pihak juga menilai, jika legislatif terlalu terburu-buru.

Direktur Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin secara tegas menyatakan jika pemerintah dan DPR memang sudah mendesain untuk segera mengesahkan Omnibus Law dalam waktu singkat. Apapun alasannya, tetap disahkan.

“Mereka sudah punya desain dan skenario. Ini sama dengan UU KPK. Masih banyak demo. Tapi bisa dikondisikan tetapi akhirnya disahkan. Aspirasinya apa, usulannya apa,” ujarnya, Senin (5/10).

Ia menilai, jika pemerintah dan negara tidak hadir dalam kepentingan rakyat. Demokrasi seharusnya mengaspirasi kepentingan rakyat. “Jika ini memang skenario mereka. Tetapi kepentingan rakyat, buruh, tidak ada. Kenapa harus disahkan?” kata Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia ini.

Ia melanjutkan, dimana-mana parlemen itu mengikuti kepentingan rakyat. Bukan terburu-buru untuk mengesahkan Undang-Undang. “Kita ingin para elite politik memiliki sifat negarawan. Saya justru tidak melihat hal itu,” katanya.

Minimnya oposisi juga dianggap sebagai mulusnya Omnibus Law disahkan. Ujang mengatakan, jika ini adalah melapetaka bagi demokrasi. Suara dan aspirasi rakyat kurang didengar. Bahkan, rapat-rapat di DPR, katanya hanya sebatas diskusi.

“Ini yang saya sudah katakan dari dulu. Undang-undang sepakat di meja makan. Bukan di ruang rapat. Kalau memang di ruang sidang, PKS dan Demokrat memiliki pandangan lain, seharusnya ini masih perlu pembahasan,” bebernya.

Kemarin, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi UU. Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan, “Perlu kami sampaikan, berdasarkan yang kita simak dan dengar bersama maka sekali lagi saya memohon persetujuan di forum rapat paripurna ini, bisa disepakati?” tanyanya.

Seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna tersebut menyatakan setuju RUU Ciptaker menjadi UU.

Sebelum mengambil keputusan, seluruh fraksi telah menyampaikan pandangannya terkait dengan RUU tersebut, yaitu enam fraksi menyatakan setuju, satu fraksi memberikan catatan (Fraksi PAN), dan dua fraksi yang menyatakan menolak persetujuan RUU Ciptaker menjadi UU (Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS).

Setelah itu, pemerintah memberikan pandangannya terkait dengan draf akhir RUU Ciptaker sebelum diambil keputusan. Dalam penjelasannya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Baleg bersama Pemerintah dan DPD RI telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali terdiri atas 2 kali rapat kerja, 56 kali Rapat Panja, dan 6 kali Rapat Tim Perumus/Tim Penyusun (Timus/Timsin).

“RUU Ciptaker hasil pembahasan terdiri atas 15 bab dan 185 pasal yang berarti mengalami perubahan dari sebelumnya 15 bab dan 174 pasal,” ujarnya(khf/fin)