KPU Jangan Hanya Minta Anggaran

JAKARTA – Potensi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana sulit dibendung bahkan sulit membedakan antara pemberian bantuan sosial terkait mewabahnya Virus Corona (Covid-19) dalam pelanggaran Pilkada. Di sisi lain, penyelenggara khususnya KPU RI jangan hanya menaruh beban dengan meminta kecukupan anggaran sebesar Rp5 triliun.

”Merebaknya vote buying, money politics kemungkinan besar terjadi. Bahkan kami pun sudah mengingatkan hal ini, jauh sebelumnya. Kami pun mengindikasi akan terjadi pelanggaran terhadap prosedur, tata cara pemungutan bahkan penghitungan suara. Sekali lagi kami bukannya pesimistis, kami tetap opitimistis dan ini bagian dari upaya mengingatkan penyelenggara,” terang Ketua Bawaslu RI Abhan, Rabu (10/6).

Dalam proses pemetaan yang muncul, Bawaslu juga melihat adanya potensi partisipasi pemilih yang menurun termasuk pendistribusian logistik yang tidak maksimal. ”Masa pandemi ini pun penggunaan protokol kesehatan dalam kegiatan yang berkaitan dengan tahapan Pilkada harus memberikan jaminan rasa aman seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan,” jelasnya.

Terlebih dengan terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Terpisah, Ketua Presidium Nasional Jaringan Demokrasi Indonesia (JADI) Juri Ardiantoro mengatakan, momentum Pilkada yang bakal dihelat 9 Desember mendatang, menjadikan penyelenggara menjadi agen kampanye New Normal.

”Ini momentum, kampanye kesehatan bisa dilaksanakan oleh penyelenggara, dengan menggandeng semua pihak,” terang Juri dalam web binar yang dilangsungkan bersama Kemendagri.

Nah, persoalan kebutuhan anggaran, yang diminta oleh KPU RI sebesar Rp5 triliun menjadi hal yang wajar disampaikan. Tetapi sebaliknya, KPU juga mencari alternatif bagaimana menekan angka kebutuhan itu secaa efesien.

”Jadi cara pandang dan cara berfikirnya juga harus dirubah. Bagaimana kalau dibalik, dengan mencari cara anggaran lebih diperkecil di tengah kondisi saat ini. Jangan hanya membebankan APBN maupun APBD,” terangnya.(fin/ful)