KPU-Bawaslu Masih Gamang

pilkada
Ilustrasi

JAKARTA – KPU dan Bawaslu dinilai masih gamang menerapkan protokol kesehatan COVID-19 di Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020. Penyelenggara Pemilu belum ada pemahaman yang sama. Hal ini tercermin dari simulasi Pilkada yang digelar beberapa waktu lalu.

“Jajaran KPU dan Bawaslu nampaknya masih gamang. Masih belum siap betul dalam penegakan protap COVID-19 saat Pilkada 2020. Saya melihat belum ada pemahaman serentak. Baik KPU maupun Bawaslu dalam memahami protokol COVID-19,” kata Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Alfitra Salamm di Jakarta, Senin (31/8).

Menurutnya, penilaiannya tersebut berdasarkan pantauan DKPP mengenai simulasi pemungutan suara yang diadakan oleh KPU di Kabupaten Indramayu, pada Sabtu (29/8) lalu.

Ada beberapa catatan dalam simulasi tersebut. Di antaranya belum maksimalnya penerapan social distancing. Sebab, karena masih ada kerumunan dalam simulasi. Catatan lainnya tentang keberadaan bayi dan anak-anak di dalam TPS.

Baca Juga : Pilkada Serentak 2020, Masker Kandidat Disorot

“Selain itu, dalam simulasi tersebut juga diketahui penyelenggara pemilu kebingungan dengan pembagian tugasnya. Seperti pihak mana yang memiliki kewenangan membubarkan kerumunan di TPS,” paparnya.

Alfitra menambahkan, catatan tersebut mengindikasikan belum optimalnya sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.

“Padahal yang berwenang dalam menegakkan Inpres itu adalah Satpol PP di ring 1 dan TNI-Polri di ring 3,” ucapnya.

Dia meminta hal-hal tersebut segera dituntaskan oleh KPU dan Bawaslu. Karena penyelenggaraan pilkada bukan hanya sebatas teknis pemungutan suara semata. Alfitra menyatakan, sejumlah tahapan lain juga tidak kalah pentingnya dalam penerapan protokol kesehatan. Termasuk soal pengawasan kampanye di masa tenang dan sebagainya.

“Baik KPU maupun Bawaslu harus memahami penegakan disiplin COVID-19. Kemudian, yang belum terjangkau adalah kampanye selama masa tenang. Ini juga harus dipikirkan,” urainya.(rh/fin)