KPK Minta Kasus Jaksa Pinangki

Jaksa Pinangki
Jaksa Pinangki (Ist)

JAKARTAKejaksaan Agung selayaknya berinisiatif melimpahkan perkara suap yang menjerat Jaksa Pinangki Sirna Malasari ke KPK agar penanganannya lebih objektif. Meski demikian, bukan berarti KPK akan mengambil alih kasus tersebut.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan, sejatinya KPK memiliki kewenangan untuk mengambil alih kasus Jaksa Pinangki yang tengah ditangani aparat penegak hukum lain. Hal itu tertuang dalam Pasal 10A UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Namun, ia berharap justru Kejaksaan Agung yang memiliki inisiatif untuk melimpahkan kasus tersebut kepada KPK.

Baca Juga : Tak Terbukti TPPU, Wawan Divonis 4 Tahun Penjara

“Saya tidak berbicara dengan konsep pengambilalihan perkara yang memang juga menjadi kewenangan KPK sebagaimana ditentukan dalam pasal 10A UU nomor 19 Tahun 2019, tetapi lebih berharap pada inisiasi institusi-institusi tersebutlah yg mau ‘menyerahkan’ sendiri penanganan perkaranya kepada KPK,” ujar Nawawi saat dikonfirmasi, Kamis (27/8).

Nawawi menilai, inisiatif tersebut baik untuk menumbuhkan semangat integritas antarlembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi. Selain itu, menurutnya, hal itu juga diyakini akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum terutama dalam penanganan perkara skandal pelarian terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Joko Tjandra.

“Dan yang seperti itu sangat baik dalam semangat sinergitas dan koordinasi dan yang pasti akan lebih menumbuhkan kepercayaan publik pada obyektifnya penanganan perkara-perkara dimaksud,” kata dia.(riz/gw/fin)