KPK Akan Lakukan Pengawasan Ketat Penyaluran BLT

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelisik dan melakukan pengawasan ketat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menegaskan agar jangan ada penyelewengan BLT Dana Desa. Sebab menurutnya bayang-bayang tindak pidana korupsi masih menjadi hantu yang mengkhawatirkan di dalam pelaksanaan tugas di kementerian maupun lembaga negara.

Baca Juga: BLT dan Bansos Akan Diperpanjang

“Kami masih membawa Pak Pahala (Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan KPK) ke sini. Artinya, kami tetap jalan bareng-bareng di sini, besok lusa kita berharap tidak ada efek yang tidak baik dari pelaksanaan kegiatan,” ujarnya saat mengunjungi mengunjungi Kemendes PDTT bersama Nurul Ghufron dan Lili Pintauli Siregar dan diterima langsung Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, didampingi Wakil Menteri Budi Arie Setiadi, Sekretaris Jenderal Anwar Sanusi, serta Pejabat Tinggi Madya lainnya, Kamis (9/7).

Dia menegaskan, jika ditemukan hal yang tidak diinginkan maka akan langsung melakukan tindakan. Untuk itu, dia mengatakan kedatangan KPK ke Kemendes PDTT juga sekaligus mengingatkan agar tidak terjadi penyelewengan BLT Dana Desa.

Baca Juga: Dua Masalah Utama Penyaluran BLT

“Tetapi kalau berandai-andai buruknya misalnya terjadi sesuatu yang di luar kita kehendaki bersama, mungkin Pak Menteri dengan Pak Wamen bisa bilang dulu kok bapak datang ke kantor kami tidak diingatkan. Artinya, ada modal besok lusa bahwa kedatangan kami di sini paling tidak kemudian menjadi argumen besok lusa dari bapak ibu bahwa kenapa tidak diingatkan,” ungkapnya.(gw/fin)