Radarnews.co — Ketegangan bersenjata antara Thailand dan Kamboja kembali meningkat sejak Kamis (24/7/2025), dengan bentrokan yang terus berlanjut hingga Sabtu (26/7/2025). Sengketa perbatasan yang telah lama membara kini meletus dalam bentuk konfrontasi terbuka yang telah merenggut sedikitnya 33 korban jiwa dari kedua belah pihak.
Konflik ini terjadi di tengah kawasan Asia Tenggara yang relatif stabil, dan menarik perhatian regional serta internasional. Meski berbagai pihak telah menyerukan deeskalasi, belum ada tanda-tanda penurunan intensitas pertempuran di wilayah perbatasan kedua negara.
Konfrontasi ini memunculkan kembali pertanyaan mendasar: seberapa seimbang kekuatan militer Thailand dan Kamboja dalam menghadapi konflik terbuka?
Thailand Unggul di Semua Matra
Data terbaru dari lembaga pemeringkat militer Global Firepower 2025 menunjukkan ketimpangan signifikan antara kekuatan militer kedua negara. Thailand berada di peringkat ke-25 dari 145 negara dalam daftar kekuatan militer global, jauh mengungguli Kamboja yang berada di posisi ke-95.
Dalam hal jumlah personel, Thailand memiliki total sekitar 606.850 pasukan, dengan rincian 360.850 personel aktif, 221.000 pasukan cadangan, dan 25.000 personel paramiliter. Di sisi lain, Kamboja memiliki total 231.000 personel, yang terdiri dari 221.000 personel aktif dan 10.000 paramiliter. Tak memiliki cadangan militer yang signifikan, kekuatan Kamboja sangat bergantung pada mobilisasi langsung.
Secara regional, Thailand menempati posisi ketiga di kawasan ASEAN setelah Indonesia dan Vietnam, sedangkan Kamboja berada di peringkat kedelapan.
Anggaran Pertahanan dan Peralatan Tempur
Perbedaan paling mencolok terlihat dari alokasi anggaran pertahanan. Thailand menggelontorkan sekitar USD 5,89 miliar (sekitar Rp 96,6 triliun), sedangkan anggaran pertahanan Kamboja hanya mencapai USD 860 juta (sekitar Rp 14,1 triliun). Ketimpangan anggaran ini tercermin dalam ketersediaan dan modernisasi persenjataan.
Di darat, Thailand memiliki 635 tank, 16.935 kendaraan tempur lapis baja, serta 589 artileri tarik dan 50 artileri swagerak. Sebagai perbandingan, Kamboja memiliki jumlah tank yang sedikit lebih banyak (644 unit), tetapi hanya memiliki 3.627 kendaraan lapis baja dan 30 artileri swagerak.
Meski demikian, Kamboja mencatat jumlah peluncur roket yang signifikan, yaitu 463 unit, jauh lebih banyak dibandingkan Thailand yang memiliki 26 unit. Ini menunjukkan Kamboja lebih bertumpu pada strategi pertahanan rudal berbasis darat ketimbang kendaraan tempur.
Superioritas Udara Thailand
Dalam hal kekuatan udara, Thailand sangat dominan. Negeri Gajah Putih memiliki 493 pesawat, termasuk 72 jet tempur, 20 pesawat serang, dan 258 helikopter (termasuk 7 helikopter serang). Kamboja nyaris tidak memiliki kekuatan udara ofensif, dengan hanya 25 pesawat total, tanpa jet tempur maupun pesawat serang.
Keterbatasan ini sangat memengaruhi daya gempur dan respons strategis Kamboja dalam konflik yang membutuhkan superioritas udara.
Selain itu, Thailand juga memiliki 54 pesawat angkut, dibandingkan 4 unit milik Kamboja, yang menandakan kemampuan logistik udara yang jauh lebih kuat.
Kekuatan Laut Thailand Jauh Lebih Lengkap
Di matra laut, Thailand kembali menunjukkan dominasi. Angkatan Laut Thailand memiliki 1 kapal induk helikopter, 7 fregat, 6 korvet, serta 49 kapal patroli dan 5 kapal perang anti-ranjau. Sementara itu, Angkatan Laut Kamboja hanya memiliki 20 kapal patroli dan tidak memiliki kapal tempur berat seperti fregat atau korvet.
Superioritas maritim ini memberikan Thailand keunggulan dalam pengawasan laut, pengamanan jalur suplai, serta fleksibilitas serangan dari laut ke darat.
Situasi Terkini: Thailand di Atas Angin
Berdasarkan kondisi di lapangan dan analisis kekuatan militer, Thailand saat ini berada di atas angin dalam konflik perbatasan tersebut. Namun, konflik bersenjata tidak semata ditentukan oleh angka dan persenjataan. Faktor medan tempur, strategi, dukungan logistik, dan moral pasukan juga turut menentukan hasil konfrontasi.
Pihak internasional, termasuk ASEAN dan PBB, terus mengupayakan dialog damai. Meski begitu, hingga Minggu sore, belum ada laporan resmi tentang gencatan senjata maupun kesepakatan damai.
Jika konflik terus berlanjut, dikhawatirkan dampaknya akan meluas, tidak hanya pada stabilitas politik kawasan, tetapi juga terhadap ekonomi, migrasi lintas batas, dan keamanan sipil di wilayah terdampak.*
