Komnas HAM: Peristiwa Pemilu 2019 Jangan Terulang Lagi

pilkada
Ilustrasi.

JAKARTA – keputusan pemerintah untuk terus melanjutkan pelaksanaan Pilkada 2020 jadi sorotan Komnas HAM. Dikhawatirkan, para penyelenggara pemilu di daerah terdampak. Baik dari sisi kesehatan maupun keselamatan.

Komisioner Komnas HAM Hairansyah mengingatkan jika banyak petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia karena kelelahan pada Pemilu 2019 lalu.

“Saat ini angka pasien positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Karena itu, kesehatan dan keselamatan menjadi hal yang paling utama dalam pelaksanaan Pilkada 2020 ini,” kata Hairansyah di Jakarta, Selasa (29/9).

Dia berharap peristiwa yang terjadi di Pemilu 2019 tidak terulang lagi pada pesta demokrasi tahun ini. Meskipun, tak menutup mata saat ini sudah banyak petugas atau penyelenggara pilkada yang terpapar Corona.

“Kita tentu berharap yang terpapar segera sembuh. Tapi pada level yang lain, ini bisa mengganggu setiap tahapan yang berjalan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Komnas HAM merekomendasikan kepada KPU, Pemerintah dan DPR untuk melakukan penundaan pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak. Ini dilakukan sampai situasi kondisi penyebaran COVID -19 berakhir atau paling tidak mampu dikendalikan.

Seluruh proses yang telah berjalan tetap dinyatakan sah dan berlaku untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi peserta pilkada 2020.

Menurutnya, dengan belum terkendalinya penyebaran COVID -19, seharusnya penundaan tahapan Pilkada memiliki landasan yuridis yang kuat.

“Selain itu bila tetap dilaksanakan tahapan, dikhawatirkan akan semakin tidak terkendali. Dari segi hak asasi manusia, hal ini berpotensi terlanggarnya hak-hak seseorang,” paparnya.(khf/rh/fin)