Kenaikan Cukai Rokok Jangan Terlalu Tinggi

cukai rokok
Ilustrasi

JAKARTA – Kenaikan tarif cukai rokok 25 persen yang berlaku sejak awal tahun 2020 masih menuai protes. Para petani tembakau keberatan karena tingginya kenaikan tersebut.

Protes petani tembakau itu diwakilkan oleh Bupati Temanggung, Jawa Tengah, dalam video daring, di Jakarta, Minggu (23/8).

“Kenaikan cukai jangan terlalu tinggi untuk memberikan ruang hidup bagi masyarakat kita sendiri. Mereka adalah saudara-saudara kita semua yang harus kita bela dan tempatkan untuk tempat yang layak,” katanya.

Dia mendukung kenaikan cukai rokok, namun pemerintah juga harus memperhatikan nasib petani tembakau.

“Kalau memang cukai harus dinaikkan, ya bagi hasilnya juga bisa dirasakan oleh petani tembakau porsinya diperbesar,” ucapnya.

Padahal, lanjut dia, Kabupaten Temangung merupakan penghasil tembakau terbesar namun hanya memperoleh dana bagi hasil cukai tembakau sekitar Rp30-31 miliar saja. Sementara kabupaten lainnya menerima porsi lebih besar.

“Kita adalah satu-satunya pemerintah daerah yang waktu itu mengajukan keberatan soal rencana kenaikan cukai tembakau,” ungkapnya.

Baca Juga : Rugikan Negara, Aturan Cukai Rokok Didesak Segera Direvisi

Ketika itu, dia menyarankan kenaikan cukai diberlakukan kepada rokok-rokok yang menggunakan bahan baku impor. Sedangkan rokok-rokok yang jelas menghidupi masyarakat dan petani cukainya tidak perlu dinaikan.

“Ini untuk memberikan ruang bagi para petani kita saudara-saudara kita yang sudah jelas berkontribusi pada pembangunan bangsa dan negara ini,” jelasnya.

Sementara Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, kenaikan cukai rokok didasari oleh empat pilar utama.

Empat pilar kebijakan cukai tersebut di antaranya, pengendalian konsumsi, optimalisasi penerimaan negara, keberlangsungan tenaga kerja, dan peredaran rokok ilegal.

Lanjut dia menjelaskan, bahwa empat pilar itu mencerminkan banyak kepentingan mulai dari kesehatan, industri, pertanian, dan tenaga kerja. Kendati demikian, kata dia, Kemenkeu akan tetap menjaga keseimbangan semua pihak terkait.

“Memang sulit untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perindustrian. Dia sisi lain juga harus cari uang, bagaimana mengharmonisasikan kepentingan tadi. Kesehatan, konsumsi rokok harus turun, tapi di sisi lain industri juga harus dijaga untuk hidup. Jadi Kemenkeu menjaga resultan tadi, tarik menarik tadi,” ujarnya.(din/fin)