Kemendikbud Kaji Kurikulum Darurat Covid-19

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (balitbang) tengah mengkaji usulan pembuatan kurikulum darurat yang akan disesuaikan di tengah pandemi virus korona (covid-19).

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Hamid Muhammad, mengatakan, alasan pembuatan kurikulum darurat ini karena sejak awal pandemi Covid-19, banyak permintaan dari sejumlah organisasi profesi guru yang meminta Kemendikbud membuat kurikulum darurat.

“Banyak permintaan misalnya dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), agar Kemendikbud menerapkan kurikulum khusus pandemi covid. Saya kira kami sudah sampaikan ke Balitbang untuk dikaji,” kata Hamid dalam telekonferensi di Jakarta, seperti ditulis Rabu, (17/6).

Hamid memastikan, bahwa kajian soal kurikulum darurat covid-19 ini tak bakal main-main dan akan dibicarakan secara serius. Bahkan, menurutnya, saat ini Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud (Puskurbuk) tengah menyiapkan penyederhanaan kurikulum yang disertai dengan modul pembelajaran.

“Kemendikbud akan mempersiapkan itu, bagaimana kurikulum disederhanakan dan disesuaikan dengan kondisi pandemi. Namun secara detil, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud yang akan menyampaikan sebagai pihak yang membahas hal tersebut,” ujarnya.

Hamid menjelaskan, bahwa dalam kurikulum darurat ini menjadi bagian program merdeka belajar. Artinya, pada program ini juga memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk melakukan proses pembelajaran.

“Pak Mendikbud (Nadiem Makariem) sebenarnya sudah meluncurkan Merdeka Belajar, yang memberikan keleluasaan yang lebih pada kepala sekolah untuk melakukan inisiatif dan inovasi yang bisa digunakan pada saat pandemi,” jelasnya.

Namun, kendati adanya penyederhanaan kurikulum, kata Hamid, bukan berarti inisiatif yang dilakukan guru dan kepala sekolah pada pembelajaran saat pandemi tidak berarti.

“Penggunaan kurikulum yang disederhanakan hanya menjadi pilihan yang dapat dilakukan oleh guru dan itu berbeda satu tempat dengan tempat yang lainnya,” terangnya.

Dengan demikian, lanjut Hamid, Kemendikbud berharap para guru dapat melaksanakan pembelajaran yang bervariasi dan memilih kompetensi dasar, yang bisa dilaksanakan selama pandemi Covid-19. Bahkan, guru-guru berkolaborasi dalam memilih materi penting apa saja yang diajarkan pada saat pandemi.

Hasil survei yang dilakukan Kemendikbud, hanya sekitar 15 hingga 20 persen guru yang melakukan hal itu. Untuk itu, Kemendikbud membantu para guru dengan penyederhanaan kurikulum.

“Kami berharap inisiatif-inisiatif bagus tersebut dapat diikuti guru lainnya. Pada prinsipnya guru bisa memilah kompetensi dasar kompetensi inti apa yang dianggap terlalu kompleks,” tuturnya.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Iwan Syahril, menekankan pembelajaran yang diberikan guru, harus menyesuaikan kemampuan murid. Hal itu akan menjadi poin utama saat penyesuaian kurikulum darurat.

“Kalau misalnya ada kurikulum yang disederhanakan, bukan berarti (pembelajaran) harus dilaksanakan seperti itu. Kita tetap berpusat pada murid,” kat Iwan.

Menurut Iwan, guru harus bisa memastikan tingkat perkembangan siswa dan tidak memaksakan pembelajaran memenuhi pencapaian kurikulum. Terlebih, di tengah kondisi pandemi.

“Ini akan jadi sebuah catatan, jurikulumm tidak perlu dituntaskan dan jangan dipaksakan,” ucapnya.

Iwan menjelaskan, bahwa kurikulum memiliki hubungan yang erat dengan murid dan itu terjadi secara aktif. Meski adanya penyederhanaan kurikulum, tetap saja seorang pendidik harus berinteraksi dengan konteksnya.

“Hal itu terjadi dengan interaksi yang dinamis,” ujarnya.

Sementara itu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) bersikukuh menilai, bahwa kurikulum darurat atau kurikulum adaptif pada masa pandemi mutlak dibutuhkan, sesuai dengan aspirasi para guru dari daerah.

Hal itu dibutuhkan agar ada relaksasi konten (standar isi) kurikulum, standar penilaian, standar proses, standar kompetensi lulusan, termasuk standar sarana-prasarana.

“Ini bermanfaat di masa pandemi ini dan masa mendatang jika negara mengalami ancaman atau katastropi lainnya. Ini akan mengurangi beban kerja siswa dan guru,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim.

FSGI juga meminta, Kemendikbud maupun Kementerian Agama (Kemenag) dan Pemerintah Daerah betul-betul harus melakukan pengecekan langsung ke sekolah. Khususnya, sejauh mana kesiapan-kesiapan sekolah, serta koordinasi lintas sektoral mutlak, termasuk dengan komite sekolah.

“Sekolah jangan dibiarkan jalan masing-masing, sendiri-sendiri dalam menilai kesiapan. Harus ada koordinasi, pendampingan, dan penilaian dari Pemda dan atau pemangku kepentingan lainnya,” pungkasnya. (der/fin)