KASN Catat Ratusan ASN yang Langgar Netralitas Pilkada

covid-19
Ilustrasi, Aparatur Sipil Negara (Ist)

JAKARTA – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat, terdapat 456 ASN yang dilaporkan melanggar netralitas di Pilkada. Mereka yang dilaporkan, mendekati partai politik terkait pencalonan. Terutama bagi ASN yang memiliki posisi atau jabatan tertentu.

Dari 456 data pegawai ASN yang dilaporkan, sebanyak 344 orang telah diberikan rekomendasi penjatuhan sanksi pelanggaran netralitas oleh KASN. Dari rekomendasi tersebut, yang sudah ditindaklanjuti pemberian sanksi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau kepala daerah baru kepada 189 ASN atau 54,9 persen.

Ketua KASN Agus Pramusinto menjabarkan, dari 456 ASN yang dilaporkan, paling banyak diadukan adalah melakukan pendekatan ke parpol terkait pencalonan sebanyak 21,5 persen. Pelanggaran netralitas kedua paling banyak adalah kampanye dan sosialisasi di media sosial sebanyak 21,3 persen.

Selanjutnya, pelanggaran netralitas paling banyak ketiga adalah mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan sebanyak 13,6 persen. Serta memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah sebanyak 11,6 persen, terakhir pelanggaran netralitas paling banyak diadukan adalah membuat keputusan yang dapat menguntungkan atau dapat merugikan paslon sebanyak 11 persen.

Kemudian dari 456 ASN yang dilaporkan melanggar netralitas terdapat data top 10 instansi pemerintah dengan jumlah pelanggaran netralitas tertinggi. (Selengkapnya lihat grafis, Red).

“Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan langkah yang taktis dan sinergis dalam upaya menegakkan netralitas Pilkada serentak 2020. Sehingga perhelatannya benar-benar menjadi sebuah pesta demokrasi yang aman dan tertib di daerah-daerahnya masing-masing,” ujar Agus di Jakarta, Rabu (5/8).

Dia mengatakan, birokrasi yang berpolitik dalam perhelatan Pilkada Serentak 2020 seharusnya menjadi peringatan atau alarm bagi semua pihak. Menurutnya, banyaknya pucuk pimpinan birokrasi yang terlibat dalam pelanggaran netralitas ASN akan berpotensi pada penyalahgunaan wewenang.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut, lanjutnya, tentunya menjadi pengingat agar Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember 2020 mendatang benar-benar dapat terhindar dari penyalahgunaan wewenang ASN. “Harus dipastikan pelaksanaan suksesi melalui Pilkada serentak ini tidak ada pengerahan birokrasi. Karena ASN netral dan birokrasi tidak berpolitik itu harga mati,” ucapnya.(khf/fin/rh)