Enam Isu Strategis Terkait Penataan Kawasan Jabodetabek-Punjur

Menteri Agraria dan Tata ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil

JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden ( Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur). Perpres tersebut merupakan revisi dari Perpres nomor 54 tahun 2008.

Menteri Agraria dan Tata ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menjelaskan, bahwa dengan Perpres ini pemerintah bertujuan mengatur Rencana Tata Ruang kawasan perkotaan yang dirasa perlu perbaikan karena sudah 12 tahun tak diubah.

“Karena sudah 12 tahun Perpes tersebut, kemudian karena dinamika yang terjadi sehingga dievaluasi oleh pemerintah,” kata Sofyan, di Jakarta Sabtu (13/6).

Sofyan menambahkan, melalui Perpres ini pemerintah juga berupaya mewujudkan peran Jabodetabek-Punjur sebagai pusat kegiatan perekonomian berskala internasional, nasional, maupun regional yang terintegrasi antara satu kawasan dan kawasan lainnya, berbasis daya dukung lingkungan dan memiliki keterpaduan dalam pengelolaan kawasan.

Menurutnya, jumlah penduduk Jabodetabek-Punjur saat ini sekitar 33 juta. Artinya, dari segi populasi dan luas areanya itu Jakarta sudah sama dengan kota-kota metropolitan terbesar di dunia.

“Karena itu tantangan yang dihadapi luar biasa besarnya, maka Perpres ini diharapkan akan mengoreksi kelemahan-kelemahan yang ada selama ini sehingga penataan wilayah Jabodetabekpunjur menjadi lebih efektif di masa yang akan datang,” jelasnya.

Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Abdul Kamarzuki mengatakan, terdapat enam isu strategis terkait penataan kawasan Jabodetabek-Punjur.

“Terdapat enam isu yang ditinjau yakni banjir, ketersediaan air baku, sanitasi dan persampahan, permasalahan pesisir dan pulau reklamasi, kemacetan dan juga antisipasi pemindahan Ibu Kota Negara,” kata Kamarzuki.

Dari enam isu strategis tersebut, kata Marzuki, banjir dan macet memang sudah menjadi momok bagi masyarakat Jabodetabek-Punjur, khususnya di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

“Maka dari itu, Perpres Nomor 60 Tahun 2020 ini akan mengembangkan konsep penanganan banjir melalui konsep pola ruang Jabodetabek-Punjur sebagai kawasan terpadu dari hulu, tengah, hilir hingga pesisir,” terangnya.

Menurut Kamarzuki, dengan diatur konsep pola ruang ini membuat kawasan yang masuk dalam hulu, tengah, hilir, serta pesisir memiliki peran masing-masing.

“Kawasan hulu berperan sebagai kawasan lindung dan sumber air, kawasan tengah berperan sebagai kawasan penyangga dan resapan air, kawasan hilir berperan sebagai kawasan budidaya dan kawasan pesisir berperan sebagai lindung pesisir dan budidaya,” tuturnya.

Selain itu, Marzuki menerangkan, bahwa untuk meminimalisir terjadinya banjir di kawasan Jabodetabek-Punjur, penanganan banjir juga dilakukan melalui penetapan Situ, Danau, Embung, dan Waduk (SDEW) yang saat ini hanya terdapat di 305 titik.

“Tentunya hal ini sangat berpengaruh terhadap pengendalian banjir di kawasan Jabodetabek-Punjur,” ujarnya.

Di dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2020, lanjut Marzuki, juga akan dikembangkan penyelesaian isu kemacetan yang hingga saat ini dirasa belum berhasil teratasi.

“Masalah kemacetan dapat teratasi dengan keberadaan transprtasi massal berbasis rel seperti Kereta Rel Listrik (KRL), Lintas Rel Terpadu (LRT), Moda Raya Terpadu (MRT) dan Kereta Api (KA) Bandara, serta rencana 24 titik pengembangan Transit Oriented Development (TOD),” paparnya..

Pada Perpres Nomor 60 Tahun 2020 telah memperhitungkan sedikitnya tiga aspek yaitu sosial, lingkungan, dan ekonomi secara berkelanjutan. Dengan demikian, nantinya dapat dapat mencapai tujuan perencanaan tata ruang.

“Dengan Perpres ini kami harapkan dapat mewujudkan penyediaan ruang bagi pengembangan ekonomi dan pusat aktivitas perkotaan dalam suatu metropolitan yang terpadu dan mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan,” pungkasnya. (der/fin)