Dua Tersangka Bakamla Ditahan KPK

bakamla
Ilustrasi. (Ist)

JAKARTA – Dua tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan perangkat transportasi informasi terintegrasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun anggaran (TA) 2016 ditahan. Keduanya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menjalani pemeriksaan.

Deputi Penindakan KPK Karyoto mengatakan kedua tersangka adalah Leni Marlena (LM) dan koordinator Unit Layanan Pengadaan Bakamla Juli Amar Ma’ruf (JAM). Keduanya ditahan untuk 20 hari kedepan terhitung sejak 1 Desember hingga 20 Desember 2020.

“Untuk kepentingan penyidikan, KPK akan menahan LM dan JAM,” katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Selasa (1/12).

Diketahui, keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Juli 2019. Leni kemudian akan ditahan di rumah tahanan (rutan) Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Sedangkan Juli ditahan di Rutan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK di Rutan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Selatan.

“Keduanya juga akan diisolasi mandiri selama 14 hari di Rutan Cabang KPK pada Gedung ACLC KPK di Kavling C1. Ini dilakukan demi pencegahan penularan COVID-19,” katanya.

Leni dan Juli diketahui bersama Direktur Utama PT CMI Teknologi (CMIT) Rahardjo Pratjihno dan Bambang Udoyo selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) telah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada 31 Juli 2019 dalam pengembangan kasus di Bakalam RI tersebut.

Leni dan Juli disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun Bambang Udoyo dalam kasus ini ditangani oleh Polisi Militer TNI AL dikarenakan pada saat menjabat selaku PPK yang bersangkutan adalah Anggota TNI AL.

Sedangkan Rahardjo dalam upaya hukum banding pasca divonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta selama 5 tahun penjara ditambah denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Keempatnya diduga menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain yang diduga mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp63,8 miliar yang didasarkan atas hasil perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).(gw/fin)