Dua Masalah Utama Penyaluran BLT

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Abdul Halim Iskandar

JAKARTA – Dua masalah besar ditemukan pemerintah dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa. Meski demikian, sebanyak 6.591.206 keluarga telah menerima BLT dana desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan berdasarkan hasil evaluasi ditemukan dua kendala utama yang menghambat penyaluran BLT Dana Desa dampak wabah COVID-19 di tingkat desa.

“Pertama, Dana Desa belum masuk RKD (Rekening Kas Desa). Kedua, Dana Desa sudah masuk, tapi penyaluran masih terhambat,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Kemendes PDTT di Jakarta, Selasa (9/6).

Dikatakannya kedua kendala utama tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor. Untuk Dana Desa yang belum masuk ke RKDes, masalah yang ditemukan, di antaranya akibat status desa yang masih dalam pembahasan di Kemendagri.

“Misalnya, ada satu bentuk temuan bahwa kabupaten menempatkan suatu wilayah sebagai desa, tetapi Kemendagri memutuskannya sebagai kelurahan. Ini yang kemudian posisinya menjadi tidak jelas. Mau dapat Dana Desa atau Dana Kelurahan? Karena perhitungannya beda-beda,” ujarnya.

Dengan status desa yang belum jelas tersebut menghambat penyaluran BLT Dana Desa ke RKDes. Faktor lainnya adalah karena desa belum mengunggah APBDes mereka ke Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), sehingga pencairan Dana Desa untuk masuk ke RKDes belum dapat dilakukan.

“Hambatan lainnya, status kepala desa masih sebagai pelaksana tugas (Plt.), sehingga pemerintahan desanya masih kosong atau belum efektif. Padahal salah satu syarat Dana Desa dapat disalurkan ke RKDes adalah desa telah memiliki kepala desa yang definitif,” terangnya.

Selanjutnya, ada pula hambatan yang disebabkan karena konflik antara Pemerintahan Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Jadi bagaimana mau menyusun APBDes? Atau APBDes (mungkin) sudah selesai, tetapi beberapa dokumennya belum selesai, sehingga nggak bisa jika kemudian Dana Desa dimasukkan ke RKDes,” lanjutnya.

Temuan lainnya perangkat desa diberhentikan oleh Kepala Desa yang baru. “Kalau bahasa Jawanya itu ‘bedol desa’, yakni kepala desa dan seluruh perangkatnya diganti,” katanya.

Sementara itu, faktor yang menghambat penyaluran Dana Desa ke RKDes, antara lain karena tidak ada KK miskin, sehingga Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) tidak dapat mengambil keputusan terkait dengan keluarga yang berhak menerima BLT Dana Desa.

“Itu berarti seluruh JPS (Jaring Pengaman Sosial) tidak berlaku di desa itu,” katanya.

Kemudian, tak disalurkan BLT Dana Desa karena semua warga desa yang miskin telah mendapatkan bantuan dari program JPS yang lain.

“Jadi, desanya ada warga miskinnya, tetapi sudah terkover semua oleh JPS selain BLT Dana Desa. Sehingga, dana desanya tidak termanfaatkan untuk BLT Dana Desa, karena warga miskinnya sudah tertangani oleh JPS lain, seperti PKH, BPNT dan bantuan sosial tunai. Ini menunjukkan bahwa BLT Dana Desa menjadi jurus pamungkas untuk penyelesaian jaring pengaman sosial di tingkat desa,” ujarnya.

Masalah lainnya, Dana Desa yang sudah terpakai lebih awal, kondisi geografis, penemuan data baru hingga warga yang meminta bantuan dibagi rata.

Meski menghadapi sejumlah kendala, namun dikatakannya, sebanyak 6.591.206 keluarga kurang mampu telah menerima BLT Dana Desa.

“Sebanyak 27 persen di antaranya adalah perempuan sebagai kepala keluarga,” uangkapnya.

Mendes mengatakan 6.591.206 keluarga kurang mampu tersebut terdiri dari 1.346.401 keluarga yang kehilangan mata pencaharian, 264.157 keluarga yang anggotanya menderita penyakit kronis dan menahun, serta 4.980.648 keluarga kurang mampu yang sebelumnya masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tetapi tidak mendapat bantuan serta belum terdata.

Lebih lanjut, Mendes Halim, mengatakan bahwa Dana Desa yang telah digunakan untuk BLT Dana Desa adalah sebesar Rp3,95 triliun.

Sementara itu, terkait dengan perkembangan penyaluran BLT Dana Desa di tingkat kabupaten/kota, Gus Menteri mengatakan ada sebanyak 262 kabupaten/kota telah 100 persen menyalurkan bantuan untuk penanganan COVID-19 tersebut.

Lebih lanjut ia merinci bahwa kabupaten/kota yang penyalurannya telah mencapai 75 hingga 99 persen ada 85 daerah, 50-74 persen ada 31 daerah, 1-49 persen ada 45 kabupaten/kota, sedangkan kabupaten/kota yang belum sama sekali menyalurkan BLT Dana Desa ada 11 daerah.

Sementara sebanyak 61.837 desa atau setara dengan 87 persen desa sudah menyalurkan BLT Dana Desa tahap pertama.

“Itu posisi penyaluran BLT sampai dengan 8 Juni 2020,” katanya.

Angka 87 persen yang sudah disalurkan BLT DD tersebut berasal dari 70.786 desa yang dana desanya sudah masuk ke RKDes hingga Senin 8 Juni 2020.

“Jadi ada 70.786 desa dari 74.953 desa yang DD-nya sudah masuk ke RKDes. Dari 70.786 desa itu yang sudah menyalurkan sebanyak 61.837 desa,” ujarnya.

Sementara di sisi lain, anggaran bantuan sosial (bansos) penanganan dampak COVID-19 di DKI Jakarta baru terserap Rp1,2 triliun dari total Rp5,3 triliun dalam pos Belanja Tak Terduga (BTT) APBD.

“Yang saat ini sudah dialokasikan untuk penanganan COVID-19 dan bansos dalam BTT adalah sebesar Rp5,3 triliun. Yang sudah dicairkan Rp1,2 triliun, jadi masih ada sekitar Rp3,8 triliun,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Edi Sumantri.

Meski demikian, dia belum memastikan anggaran BTT itu telah ada secara fisik. Pemprov DKI Jakarta masih menunggu penerimaan daerah lainnya, terutama sektor pajak.

“Kita lihat nanti kalau bansos sampai Desember, mudah-mudahan ini cukup. Kalau memang tidak cukup, di perubahan APBD di Agustus-September nanti, kita lihat finalisasinya, kita sesuaikan kembali,” katanya.

Secara prinsip, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengutamakan anggaran untuk penanganan COVID-19 sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri yang diprioritaskan untuk sektor kesehatan, jaring pengamanan sosial dan pemulihan ekonomi.

“Tiga ini harus dijaga sehingga Pemprov DKI sudah mengalokasikan Rp5,3 triliun. Apabila ada pengeluaran, yang diutamakan adalah untuk COVID-19 ini, untuk tiga sektor itu,” tuturnya.(gw/fin)