DPR Sorot Besaran Iuran Tapera

JAKARTA – Besaran iuran yang dibebankan dalam kebijakan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menjadi sorotan DPR. Dalam kondisi sulit, sebaiknya mampu memperhatikan kondisi perekonomian yang masih berlangsung saat ini. Tapera dilahirkan untuk membantu pekerja atau buruh dalam memenuhi kebutuhan sesuai UU No.4 Tahun 2016 tentang Tapera.

”Ini besaran simpanan peserta yang ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji atau penghasilan pekerja, di mana 0,5 persen ditanggung oleh pemberi kerja dan 2,5 persen ditanggung oleh pekerja itu sendiri,” jelas Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama dalam keterangannya, Selasa (9/6).

Dengan kondisi perekonomian yang seperti sekarang ini, konsumsi rumah tangga juga mengalami penurunan yang sangat signifikan, maka seharusnya Pemerintah berhati-hati pada saat menetapkan PP No 25/2020.

”Untuk itu, anggota Fraksi PKS ini mendesak Pemerintah untuk meninjau ulang besaran simpanan peserta yang telah ditetapkan dalam PP No 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat,” jelasnya.

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (PP Tapera) dinilai membebani kalangan pengusaha dan pekerja di tengah kondisi ekonomi dan bisnis yang tak pasti seperti saat ini.(fin/ful)